Polemik Demokrat Berdampak pada Pemilu 2014

 

SEMARANG – Sudah seharusnya setiap partai politik (Parpol) saat ini menggalang kekuatannya dengan melakukan konsolidasi. Tujuannya tak lain adalah persiapan untuk menghadapi Pemilu 2014 mendatang.

Namun, kondisi yang terjadi di DPC Partai Demokrat Kota Semarang justru mengalami permasalahan. Dikhawatirkan, nantinya akan menjadi polemik berkepanjangan sehingga berdampak pada persiapan pemilu.

Kondisi itu sendiri diungkapkan oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Semarang, Tony Prayogo. Ia menilai, permasalahan yang terjadi di tubuh DPC itu mencuat ketika ada rolingan/perpindahan anggota komisi yang melibatkan lintas fraksi di tubuh lembaga DPRD Kota Semarang.

“Terus terang, saya merasa dizalimi. Dengan jabatan sekretaris yang saya emban, saya justru merasa tidak dihargai (dilibatkan) sama sekali dalam proses rolling tersebut,” keluhnya.

Ia menilai, seharusnya pengurus partai/fraksi mengadakan rapat internal sehingga nantinya proses rolling itu berjalan secara demokratis. Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Semarang yang merupakan kepanjangan tangan dari DPC Partai Demokrat sudah selayaknya melibatkan sekretaris DPC dalam penentuan/penempatan wakilnya di komisi DPRD.

“Kenyataannya, saya tidak pernah diajak bicara sedikit pun. Apalagi dengan adanya julukan dari nasionalis religius, hal ini sangat tidak pas dengan julukan tersebut. Bahkan, ketika saya mendatangi kantor sekretariat DPC Partai Demokrat, selalu saja tidak pernah bertemu dengan pengurus-pengurus harian yang layaknya datang ke kantor. Yang ada hanyalah staf dari kantor sekretariatan,” ungkapnya lagi.

Ia sendiri sempat mengusulkan pembuatan buku absensi. Tujuannya, kata dia, untuk menilai keaktifan, kepedulian, dan keloyalan setiap pengurus partai.

“Minimal, dengan langkah itu, kita bisa saling berdiskusi dengan sesama kader untuk mengadakan langkah-langkah yang akurat sehingga nanti bisa membuahkan hasil yang maksimal untuk menjadi bekal ketika banyak masyarakat luas yang selalu menanyakan di internal Partai Demokrat, khususnya di jajaran pusat, yang hampir setiap hari selalu terekspos di koran, televisi, maupun yang lainnya,” ujarnya.

Ia juga menilai kesadaran seperti itu sangat penting agar pemikiran negatif dari berbagai kalangan masyarakat terhadap Partai Demokrat dapat terjawab dengan positive thinking. “Memang, sebenarnya hal itu sudah saya rasakan dari awal dilantik, persisnya tanggal 14 Agustus 2009. 

 

Dari segi kepantasan, saya adalah deklarator utama dalam ranah kecamatan/ketua DPAC Partai Demokrat Kota Semarang yang ketika pencalegan saya mendapatkan ranking 1 di Partai Demokrat pada periode 2004-2009, dan ranking 2 pada pencalegan 2009-2014. Namun, langkah yang akan saya lakukan selalu gagal dan gagal lagi,” keluhnya lagi.

Soal Etnis

Ia juga mengeluhkan soal sikap pengurus partai dan fraksi yang seakan-akan langkahnya berkaitan dengan persoalan etnis dan agama. Menurut dia, hal itu sangat bertentangan dengan tagline Partai Demokrat yang mengusung Nasionalis dan Religius.

“Dari semua lintas partai yng berbasis nonagama, saya belum pernah mendengar seorang etnis Tionghoa dan yang beragama nonmuslim bisa menyandang resmi (disetujui jajaran dari pusat) sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, beliau bernama A Hok. Beliau sudah mendapat restu dari Ketua Umum langsung dari partainya,” terangnya.

Ditegaskannya pula, “semua suku/ras, etnis, dan agama apapun adalah sederajat dan harus diperlakukan sama karena semuanya itu adalah Warga Negara Indonesia. Biarpun lain partainya, saya berharap Partai Nasionalis Regilius bisa sadar dengan orang partainya sendiri. Untuk itu, semua WNI yang ada harus membuka mata lebar-lebar dan bisa memaknai dan merealisasikan hal tersebut.” (adv)

Newer Post Older Post