Perkara Korupsi JLS Salatiga Titik Menjawab Sambil Menangis

(HARSEM/JBSM/Eka Handriana)
TERDAKWA: Titik Kirnaningsih menangis saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang

SEMARANG- Terdakwa korupsi dalam proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga, Titik Kirnaningsih tak mengakui tuduhan korupsi atas dirinya. Istri Wali Kota Salatiga itu menampik telah mengintervensi panitia lelang dalam penentuan pemenang lelang. Bahkan Titik menuding auditor Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak menguasai bahan yang diaudit.

"Saya tidak tahu kesalahan saya di mana. Jadi kalau majelis hakim menanyakan apakah saya megakui kesalahan atau tidak, saya tidak bisa menjawab," ucap Titik saat diperiksa sebagai terdakwa oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang diketuai Dolman Sinaga, kemarin. Titik menjawab pertanyaan hakim dengan isak tangis.

Soal intervensi panitia lelang, Titik mengingkari kedatangannya dalam rapat penentuan pemenang lelang.  “Sebagai peserta lelang kami hanya pasif menunggu,” kata Titik. Berbeda dengan kesaksian mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Salatiga, Saryono. Sebelumnya, Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) proyek itu mengatakan Titik mendatangi rapat pada 17 Agustus 2008 di Rumah Dinas Walikota Salatiga.

Pada proyek JLS paket STA 1+800 sampai dengan STA 8+350 sepanjang 6,5 kilometer Titik adalah pelaksana proyek. Saat itu ia menduduki kursi Direktur PT Kuntjup.  PT Kuntjup menggandeng PT Kadi International. Namun PT Kadi tidak memasok permodalan dalam pengerjaan proyek. Padahal PT Kadi dinyatakan sebagai lead firm dalam penggantian dokumen lelang.

Ternyata Kantor Pusat PT Kadi International di Jakarta menolak menandatangani kerjasama dengan PT Kuntjup. Titik hanya berhubungan dengan pengelola PT Kadi pada kantor perwakilan Jateng di Surakarta.
Awalnya PT Kuntjup adalah lead firm. Dengan komposisi itu PT Kuntjup tidak direkomendasikan sebagai pemenang. Sebab, PT Kuntjup tak memenuhi kemampuan dasar mengerjakan proyek JLS dengan anggaran Rp 50 miliar. Proyek terbesar yang pernah dikerjakan PT Kuntjup hanya sebesar Rp 15 miliar.

Rekomendasi pemenang lelang adalah PT Bali Pasific. PT Kuntjup-PT Kadi lalu mengganti komposisi dengan PT Kadi sebagai lead firm. Disusul dengan pengumuman PPKom yang memenangkan PT Kuntjup-PT Kadi atas rekomendasi Wali Kota Jhon Manopo. Diduga Titik melakukan intervensi dengan mendatangi pertemuan-pertemuan yang dihadiri Manopo, PPKom dan panitia lelang.

Fakta lain terbuka. Suami Titik, Yulianto yang saat ini menjabat Wali Kota Salatiga, terlacak turut menggolkan rencana proyek JLS itu ke Kementerian Pekerjaan Umum. Hal itu terjadi saat Yulianto masih menjadi Ketua Gapensi Salatiga.  “Soal rencana JLS saya tidak tahu. Suami saya ke Jakarta dalam rangka apa saat itu saya juga tidak tahu,” aku Titik.

Kesalahan Auditor

Di tengah keterangannya kemarin Titik menambahkan bahwa pelaporan kasus ini ke penegak hukum dilatarbelakangi alasan politik. Titik juga mengatakan pemeriksaan auditor BPKP tidak benar, karena dirinya tidak pernah diminta keterangan oleh auditor BPKP.

 “Audit BPKP itu salah. Pertama BPKP salah menafsirkan kontrak. Kontrak kerja kami adalah unit price di mana harga satuan tetap dan pasti. Kedua BPKP tidak pernah tahu tahapan pengerjaan, dan hanya menghitung hasilnya saja. Padahal dalam tahapan pengerjaan ada hal melebihi kontrak yang kami lakukan,”  ujar Titik.

 BPKP dianggap tidak membaca laporan dan adendum penutup PT Kuntjup. Sementara, hakim menemukan perbedaan dalam  back up data, laporan PT Kuntjup dan adendum penutup itu. Hakim berpendapat BPKP memiliki dasar aturan audit. (H89/JBSM/19)

Newer Post Older Post