Haru, Pisah Sambut Camat Genuk

(HARSEM/PANJI JOKO SATRIO)
KENANG-KENANGAN: Lurah Bangetayu Kulon (kanan) beserta Istri memberikan kenang-
kenangan kepada mantan Camat Genuk Drs Trikoryanto.

GENUK-Mutasi sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran pemerintah Kota Semarang oleh Plt Walikota Semarang Hendrar Prihadi juga merambah Genuk. Camat DrsTri Koryanto harus pindah tugas ke Kecamatan Pedurungan. Trikoryanto atau kerap disapa Pak Tri pada Jumat (21/9) malam mengadakan perpisahan dengan warga. 

Sebagai pengganti adalah Sumardjo SH. Acara yang dikemas dalam pisah sambut tersebut dipusatkan di aula kantor kecamatan di Jalan Dong Biru Kota Semarang. Pejabat lama dan baru diberi kesempatan menyampaikan kata pamitan dan sambutan.

Dalam pamitannya, Trikoryanto menyampaikan sejumlah kata pamitan sebelum meninggalkan Genuk. Dia beserta istri meminta permohonan maaf jika selama memimpin banyak kekurangan dan kekilafan. Masih banyak pekerjaan yang belum dituntaskan. Namun karena menurut aturan harus pindah, ya harus dilaksanakan, “Saya optimistis Bapak Sumardjo SH dengan latar belakang Kabag OPS Satpol PP dan Camat Semarang Timur bisa membawa Genuk lebih baik dan maju,” jelasnya.

Sjumlah pegawai dan tokoh masyarakat hadir di acara pisah sambut tersebut. Sementara, Camat
Baru, Sumardjo berpesan agar perjuangan pejabat lama diteruskan.

Dia juga berharap, tali persaudaraan tetap terjalin meski harus berpindah tugas. Diwakili Lurah Bangetayu Kulon Drs Achmad Suad, dia memberikan kenang-kenangan. “Nilainya tak seberapa, tetapi mudah-mudahan bisa melestarikan persaudaraan,” jelasnya.

Acara pisah sambut berjalan khidmat dan lancar. Namun di ujung acara suasana berubah menjadi haru dan pilu lantaran lagu Kemesraan dinyanyikan secara bersama sama.

Terpisah, anggota komisi A DPRD Kota Semarang H SugihartonoSsos berpendapat agar semua pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang. Terutama dalam pelayanan di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Seperti pelayanan KTP, pembuatan KK baru, dan termasuk
pembayaran PBB yang dikelola DPPKAD yang masih banyak kekurangan. “Ini menjadi PR besar bagi semua SKPD terutama yang menangani bidang tersebut,” katanya. (nji)

Newer Post Older Post