PDIP Boikot, APBD Cilacap Gagal Disahkan

KOSONG: Puluhan kursi anggota DPRD Cilacap kosong saat sidang paripurna dengan agenda penyampaian raperda tentang APBD Perubahan tahun 2012. ( HARSEM/CITRA BANCH SALDY-JBSM )

CILACAP-Rancangan perda daerah tentang ABPD Perubahan 2012 gagal disahkan dalam sidang paripurna Ahad (30/9). Penyebabnya, puluhan anggota DPRD mangkir sehingga tidak tercapai kuorum.

AGENDA sidang adalah penyampaian raperda tentang APBD Perubahan tahun 2012 dan pandangan fraksi, Sabtu (29/9). Sidang yang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 baru dimulai sekitar pukul 11.00.

Dipimpin Ketua DPRD Fran Lukman dan Wakil Ketua Toto Yulisantoso dan M Hanafi minus Tun Pas Korina, Paripurna diundur satu jam akibat tidak kuorum, karena anggota dewan yang hadir hanya 18 orang.

Hingga pukul 12.00, anggota dewan yang hadir hanya bertambah satu, menjadi 19 orang sehingga sidang paripurna kembali diundur satu jam. Namun hingga pukul 13.00 lebih, masih belum kuorum yakni hanya 20 orang dari total 50 orang anggota DPRD Cilacap.

PDIP Perjuangan, yang calon bupatinya Novita Wijayanti baru saja kalah dalam pilkada beberapa waktu lalu, yang paling banyak mangkir. Seakan mereka bermaksud ‘memboikot’ penetapan APBD. Dari 20 anggota, hanya dua orang yang hadir dalam sidang paripurna.

Partai Demokrat setali tiga uang. Dari 7 anggota, hanya hadir satu orang.

Hanya  partai Golkar yang utuh, 8 orang hadir semua. Adapun fraksi lain, tidak lengkap tetapi jumlahnya tak terlalu mencolok.

“Karena tidak kuorum, maka sidang paripurna dengan agenda penyampaian raperda tentang anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) perubahan tahun 2012 dan pandangan fraksi ditunda tiga hari,” ungkap Ketua DPRD Fran Lukman, saat menutup sidang.

Terancam Hangus
Ketua Fraksi Partai Golkar, Sugeng Riyadi menuturkan mestinya APBD Perubahan telah disahkan tiga bulan sebelum selesainya APBD 2012. Namun, karena tidak kuorum terpaksa rapat ditunda mengingat mekanisme pengambilan keputusan adalah 50 persen plus 1.

Fraksi Golkar, lanjutnya sangat menyayangkan kondisi ini. Karena akan menganggu kegiatan yang sudah sangat mendesak kebutuhan anggarannya. Selain itu, dana insentif daerah (DID) dari peerintah pusat sebesar kurang lebih Rp30 miliar terancam hilang akibat lambannya penetapan APBD Perubahan 2012.

“Salah satu syarat turunnya dana insentif tersebut sesuai Permendagri 37 tahun 2012 adalah tepat waktunya pembahasan dan penetapan APBD 2012 ini. Kami belum tahu persis apakah dana yang turun sama persis seperti tahun lalu atau kurang, atau tidak sama sekali,” tuturnya.

Ditambahkan, jika dana tidak turun, tentu amat sangat disayangkan melihat nominalnya yang sangat besar sehingga bisa digunakan untuk pembangunan daerah. Pendapatan Cilacap dari berbagai sektor belum menyampai angka itu, seperti pariwisata yang hanya Rp 4 miliar, pasar Rp 3 miliar, dan golongan C hanya Rp 9 miliar.

Anggota Komisi C, Sindy Shakir menuturkan terlambatnya penetapan APBD Perubahan 2012 ini tentu akan berdampak pada kurang efektifnya jalan roda pemerintahan Cilacap.

Sejumlah kegiatan yang terancam tidak maksimal adalah Insentif guru dua bulan ke depan.

Ketua Komisi C dari Fraksi PDI Perjuangan, Kamaludin mengatakan kejadian ini merupakan bukti ketidakkompakan legislatif dan eksekutif. "Kekompakan menjadi modal pembangunan daerah, kondisi ini jangan terus terjadi," tuturnya.  (H59-JBSM/16)

Newer Post Older Post