Perseteruan KPK Vs Polri Memanas

Aksi Demo untuk menyelamatkan KPK dan belasan Korban Kriminalisasi mendukung KPK di Jakarta. ( HARSEM/JBSM/BAYU G MURTI )

Tindakan Polri Tak Tepat
JAKARTA - Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Polri kembali mencuat dan memanas, terutama setelah Polda Bengkulu menjemput paksa penyidik KPK, Komisaris Polisi Novel Baswedan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, mengaku bahwa dirinya sudah mendengar info soal penangkapan salah satu penyidik KPK tersebut.

"Saya sudah menyampaikan di media. Saya terima info, jika penyidik KPK itu ada masalah hukum," kata Marzuki usai diberi "baju kejujuran" oleh Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, di Warung Tresni, Denpasar, kemarin.

Soal benar atau tidaknya Komisaris Novel melakukan tindakan seperti disampaikan Polda Bengkulu, Marzuki memandang bahwa tindakan Polda Bengkulu dan Polda Metro Jaya yang menjemput paksa Komisaris Novel kurang tepat. "Benar atau tidaknya (soal kasus Kompol Novel) kami tidak tahu. Kalau memang benar, Polri punya kewenangan. Tapi, kurang tepat seperti itu (jemput paksa)," ujar Marzuki.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo, menurut Marzuki, terkenal baik dengan Ketua KPK Abraham Samad. Lantaran itu, dirinya melihat cara penyelesaian yang terbaik adalah komunikasi kedua lembaga negara ini. "Itu sangat elegan dan tak menimbulkan persoalan," kata Marzuki.

Dia pun mengajak kedua lembaga tersebut untuk melepas ego masing-masing dalam menangani kasus yang sedang mempertemukan keduanya itu. "Mari berpikir negarawan. Mari lepas ego masing-masing institusi. Dalam waktu dekat, insya Allah, Komisi III DPR akan memediasi Polri dan KPK," tutur Marzuki.

Sementara itu, pejabat Istana Negara tampaknya gerah dengan gejolak publik usai insiden penjemputan paksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Novel Baswedan oleh polisi. Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, menyebut, reaksi publik atas insiden itu, "Secara politik semakin dimanipulasi."

Sudi mengungkapkan, permasalahan antara KPK dan Polri sudah berkembang semakin negatif. "Kemudian, kami lihat di media sosial, banyak serangan disampaikan kepada Presiden. Seolah-olah, Presiden membiarkan dan mendiamkan hal ini," kata Sudi di Kantor Presiden, Jakarta.

Dia menuturkan, sejak awal terjadinya ketegangan ini, Presiden terus mengikuti dan tidak benar kalau mendiamkan atau membiarkan berkembangnya hal ini. "Memang tidak menjadi kewajiban Presiden untuk menyampaikan kepada LSM  atau politikus tertentu, apa langkah-langkah yang dilakukan Presiden," kata Sudi.(VIVA/19)

Newer Post Older Post