‘Perubahan Sistem Birokrasi, Angin Segar untuk Pengusaha’

SEMARANG-Masalah birokrasi yang berujung pada urusan berbelit-belit dan tak efisien jadi salah satu alasan tak banyaknya daerah yang bisa bersaing. Kendala inilah yang dirasakan para pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya. Akibatnya, investor enggan menanamkan investasinya.

Seiring adanya reformasi di tubuh birokrasi, menurut H Suwanto, SE, MM, Direktur CV Aneka Ilmu, saat ini sudah terlihat adanya perubahan dalam sistem birokrasi. Tentu saja, perubahan ini membawa angin segar untuk para pengusaha yang akan menanam investasinya.

“Saya kira dengan adanya reformasi dalam birokrasi, pelayanannya sudah mulai membaik. Terlihat dari hampir semua kabupaten/kota dan provinsi sudah mulai berlomba-lomba memberikan pelayanan dan kebijakan yang sesuai. Sedangkan pengusaha menghasilkan produk,” kata pendiri Harian Semarang ini.

Seperti halnya di Jawa Tengah, lanjut Suwanto, bagaimana pemerintah provinsi Jateng berupaya menarik investor dalam hal pariwisata. Misalnya, dengan mengadakan Visit Jateng Year 2013 dengan mengandalkan tiga destinasi pariwisata yang diharapkan mampu memikat wisatawan lokal maupun mancanegara.

“Bagaimana Pemprov Jateng menarik investor untuk masuk ke Jateng dan menyukseskan program tersebut, agar masyarakatnya dapat bekerja di sektor tersebut. Dengan program satu atap dalam perizinan, saya rasa ini memudahkan para investor,” ungkapnya.

Dari segi pelayanan, Suwanto menuturkan sudah mulai baik dan tak kalah dengan swasta. Yang terlihat mencolok yakni pelayanan yang dilakukan oleh bank karena mereka memiliki standar pelayanan yang baik, dimulai dari satpam sebagai garda terdepan hingga teller dan customer service yang berada di dalamnya.

“Pelayanan yang ramah dan tidak berbelit itulah yang harus mulai diterapkan di pemerintahan, step by step sudah mulai berjalan. Kalau sistem yang digunakan masih sama seperti Orde Baru, masyarakat bisa berpaling,” katanya.

Meski masih banyak dijumpai beberapa bidang pemerintah yang masih menerapkan sistem Orde Baru, Ketua IPHI Jateng ini mengatakan, ini masih merupakan proses. Karena perubahan untuk mengubah budaya ini memanglah tidak mudah, tak semudah membalik telapak tangan. Reformasi yang baru terjadi beberapa tahun ini, memang masih membutuhkan proses.

“Saya juga memaklumi kalau masih ada satu dua yang seperti itu, karena ini kan masih proses. Tak bisa seketika langsung berubah. Proses itu berjalan, kalau sekarang ini wajarlah tetapi spiritnya baik,” katanya.

Suwanto merasakan, dampak dari adanya reformasi di tubuh birokrasi. Salah satunya dengan mudahnya berinvestasi di berbagai wilayah, asalkan proyek tersebut tidak bertabrakan dengan KRK yang dimiliki oleh pemerintah setempat.

Terkait adanya percepatan, Suwanto mengaku hal ini juga harus diimbangi perbaikan internal terutama dari segi kesejahteraan yang perlu disesuaikan. Misalnya, pada BUMN Pertamina, yang memang luar biasa pelayanannya. Akan tetapi apakah sudah diimbangi dengan penghasilannya? Apabila sudah imbang, berarti sudah ideal.

“BUMN dan PNS hampir sama, PNS negara kalau mau meniru dengan pegawai BUMN itu sudah bagus, jadi tidak ada perbedaan. Ekonomi sudah direformasikan, begitu juga di birokrasi, jika pelayanan PNS dan swasta sama, membawa negeri ini menjadi negara yang maju,” pungkasnya. (wam/yul)

Newer Post Older Post