Coklit Pilgub Jalan Terus

M Fajar Saka (HARSEM/DOK)

SEMARANG- Ancaman pemunduran jadwal Pemilihan Gubernur (PIlgub) tidak mempengaruhi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng. Tahapan Pilgub tetap dilaksanakan sesuai rencana awal.

Ketua KPU Jateng M Fajar Saka mengatakan, sampai sekarang pihaknya tidak pernah berpikir untuk memundurkan jadwal pemungutan suara. "Pilgub Jateng tetap dilaksanakan 26 Mei 2013," katanya, Selasa (15/1).

Menurutnya, regulasi pemilu tidak memberi peluang adanya penundaan jadwal dengan alasan data kependudukan. Penundaan hanya bisa dilakukan jika ada bencana alam. Di sisi lain, persoalan dualisme data kependudukan dianggap bukan masalah KPU. Sebab berdasar undang-undang, KPU hanya mengunduh data dari pemerintah daerah.

Berdasarkan petunjuk Gubernur Jateng Bibit Waluyo, data yang digunakan ialah data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jateng dengan jumlah penduduk 39,2 juta jiwa.

Melalui data SIAK itu diperoleh Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebesar  29,6 juta jiwa. Data itu kini tengah dicocokkan dan diteliti (coklit) oleh 61.638 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) bersama petugas panitia pemilihan suara (PPS) di setiap desa di Jateng. Dari pekerjaan mereka selama satu bulan itu akan disusun daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT).

Pada Pilgub 2008, Jumlah DPT mencapai 25 juta. Diperkirakan DPT 2013 ini akan bertambah.

"Dari proses coklit ini akan diketahui data penduduk ganda, sudah meninggal, atau pindah tempat. Diharapkan akan diketahui data pemilih termutakhir yang bisa ikut pemungutan suara 26 Mei," jelasnya.

Wacana pemunduran jadwal Pilgub mulai mencuat setelah adanya dualisme data kependudukan. Disnakertransduk melansir jumlah penduduk Jateng sebanyak 39,29 juta jiwa. Tapi menurut Kementrian Dalam Negeri, jumlah penduduk sebanyak 32,57 juta. Selisih 6,7 juta jiwa ini dianggap terlalu banyak. Apalagi ditemukan beberapa nama pejabat tidak tercantum dalam data itu. 

Nama Bupati Kendal Widya Kandi Susanti hilang dari data penduduk Jawa Tengah baik versi dinas dan kemendagri. Tapi mantan Bupati Demak Tafta Zani yang meninggal tahun lalu justru masih tercatat di versi Kemendagri.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Prajoko Haryanto menyatakan dengan adanya kerancuan data penduduk, hasil Pilgub sangat rawan gugatan hukum. Untuk itu ia mengusulkan partai dan pasangan calon peserta Pilgub untuk menandatangani kesepakatan. "Disepakati mana data yang digunakan sehingga tidak ada acara gugat menggugat," katanya.

Namun usul ini ditolak KPU. Menurut Fajar penandatanganan kesepakatan itu tidak diatur dalam regulasi pemilu sehingga partai tidak bisa dipaksa untuk tanda tangan. Namun untuk menghindari gugatan, KPU membuka akses DP4, DPS, dan DPT. "Data kami jamin terbuka, bisa diakses siapapun," tandasnya. (H68,J17/SMNetwork/tab)

Newer Post Older Post