Kasus KDRT Ormas Perempuan Geruduk Dewan

Foto 1:
16aperempuan1-mgl.H88
SM/Asef F Amani

MENGHADAP DEWAN: Sejumlah perwakilan organisasi perempuan di Kota dan Kabupaten Magelang menyampaikan sikapnya di hadapan para anggota DPRD Kota Magelang terkait kasus KDRT Wakil Wali Kota Magelang, Joko Prasetyo.


HARSEM/SMNetwork/Asef F Amani

MAGELANG- Sejumlah organisasi perempuan di Kota dan Kabupaten Magelang mendatangi gedung DPRD Kota Magelang, kemarin. Mereka menuntut dewan melakukan langkah konkret terkait kasus KDRT Wakil Walikota Magelang, Joko Prasetyo terhadap istrinya, Siti Rubaidah (Ida).
 

Mereka yang terdiri dari LSM Sahabat Perempuan, LK3 Nusantara, Fatayat NU, Muslimat NU, PMI, dan Srikandi itu juga meminta agar dewan menjamin tidak ada lagi tindak kekerasan terhadap perempuan. Tidak hanya di kota, tapi juga di seluruh wilayah Magelang.    Kedatangan mereka yang berjumlah sekitar 10 orang perempuan diterima langsung Ketua DPRD Kota Magelang, Hasan Suryo Yudho dan wakil beserta seluruh ketua komisi. Turut hadir juga Siti Rubaidah (Ida) yang menjadi korban KDRT.
 

Salah seorang perwakilan organisasi, Waryatun dari LSM Sahabat Perempuan (SP) mengatakan, pihaknya merasa perlu memerhatikan kasus KDRT yang menimpa Siti Rubaidah (Ida) itu. Sebab, kasus kekerasan itu sudah masuk lintas wilayah, ras, dan agama, bahkan menasional.
 

”Tentu kami sangat prihatin dan menyayangkan kasus KDRT yang dilakukan pejabat publik Kota Magelang itu. Kami juga menyatakan sikap menolak setiap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami minta aparat berwenang untuk menindak tegas pelaku,” ujarnya.
 

”Kami merasa korban KDRT, dalam hal ini Ida pasti sangat tertekan dan teraniaya. Kami keberatan kalau dewan hanya diam tanpa ada tindakan. Kami juga mendesak agar dewan bisa mencabut jabatan Joko sebagai Wakil Wali Kota Magelang,” kata Siti Khadijah, perwakilan Srikandi.
 

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Magelang, Hasan Suryo Yudho menuturkan, pihaknya juga prihatin atas terjadinya kasus KDRT tersebut. Ia juga sepakat kalau kasus ini harus diusut hingga tuntas.
 

”Kami terus mendorong pihak penegak hukum agar memproses kasus ini hingga tuntas tanpa pandang bulu. Dalam konteks KDRT, sudah ada UU yang mengatur semuanya,” katanya yang berjanji akan membawa masalah ini ke Badan Musyarawah (Bamus).
 

Hasan menambahkan, dewan bersedia menjadi jembatan pertemuan antara Ida dan anak-anaknya yang selama ini dikeluhkan Ida karena sulit bertemu putra-putrinya. “Kami siap jembatani itu karena memang hak anak untuk bertemu orang tuanya,” imbuhnya. (H88/SMNetwork/njs)

Newer Post Older Post