LP2MM Dukung Penuntasan Kasus Bantuan Sapi Bunting

Ahmad Munir Yusak (HARSEM/SUKMAWIJAYA)

DEMAK-LP2MM (Lembaga Pengembangan dan  Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) mendukung  Kejaksaan Negeri Demak mengusut dugaan penyimpangan pelaksanaan bantuan sapi bunting dari dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau).

Menurut Direktur LP2MM Ahmad Munir Yusak, bantuan sapi bunting memiliki nilai manfaat besar bagi petani wilayah penghasil tembakau di tiga Kecamatan, yaitu Mranggen, Karangawen, dan Guntur. Bila muncul penyimpangan dalam penyaluran bantuan sudah semestiya diselidiki secara tuntas.

“Selama ini banyak bantuan hibah dari pemerintah, sering disepelekan. Karena tak ada laporan pertanggungjawaban yang serius, sehingga mendorong pihak tertentu bermain,” kata Munir. Seperti sapi sehat dilaporkan sakit, atau sapi sakit dilaporkan mati. Namun belum ada kejelasan dengan laporan itu.

Muncul fakta di lapangan, terkadang turunnya bantuan sapi disertai sejumlah persoalan. Sehingga bantuan itu acap kali tak dapat dirasakan manfaatnya oleh penerima bantuan, akibat ada intervensi pihak tertentu.

Justru Ditilep
Ada juga temuan, bantuan sapi bunting disalurkan tidak tepat sasaran. Lebih parah, hewan ternak tersebut tidak diberikan kepada peternak sebagaimana mestinya. Lebih tepatnya, anggaran justru ditilep oleh oknum untuk kepentingan individu, sehingga muncul kerugian negara.

Ditanya orientasi penyidikan dari kejaksaan, Munir menjawab pihaknya belum tahu pasti di sisi mana kajaksaan membidik penyimpangan dalam bantuan sapi tersebut. Dia menyatakan kesiapannya untuk membantu memberikan data kepada pihak kejaksaan bila pihaknya menemukan kemungkinan penyimpangan di lapangan.

Munir memprediksi, kejaksaan perlu menyoroti bantuan sapi bunting melalui aspek pengambil kebijakan dan penerima bantuan. Karena masih ada bantuan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat miskin.

Kendati pemegang kebijakan ada pada eksekutif, namun unsur pengarahan sasaran bantuan paling dominan dilakukan oleh dewan, dengan alasan aspirasi kepada rakyat.

Ditegaskan harus ada pembenahan pola pikir terhadap banyaknya bantuan hibah dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Terutama, terhadap bantuan yang bersifat hibah tanpa disertai upaya pertanggungjawaban. Padahal anggaran dari bantuan itu adalah uang rakyat. (swi/tab)

Newer Post Older Post