Ribuan Pengawas Awasi Coklit

Teguh Purnomo (HARSEM/DOK)

SEMARANG – Bawaslu Jateng kini telah menyiapkan sebanyak 8.754 Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), 1.719 Anggota Panwascam, dan 105 Anggota Panwaskab untuk mengawasi proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih sementara (DPS) Pilgub Jateng 2013. Personil sebanyak itu tersebar di 8.578 desa dan kelurahan, 573 kecamatan, dan 35 kabupaten/ kota. 

Demikian disampaikan oleh Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga dan Humas Bawaslu Jateng Teguh Purnomo, dalam rilis yang diterima Harsem, kemarin. “Kami sudah instruksikan jajaran kami sampai di tingkat desa untuk mengawal mutarlih (pemutakhiran data pemilih) dari proses coklit yang akan berakhir pada 4 Februari 2013 sampai dengan proses penetapan rekapitulasi DPT tingkat kabupaten atau kota yang akan berakhir pada tanggal 12 April 2013,” katanya.  

Selain menginstruksikan kepada para pengawas yang ada diwilayahnya untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng melalui Keputusan KPU Jateng No.02/ Kpts/ KPU-Prov-012/ 2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013, juga diperintahkan untuk mengawasi penyelenggaranya, baik di tingkat KPU kabupaten/ kota, PPK, PPS dan PPDP. 

“Upaya yang dilakukan pengawas tetap upaya preventif atau pencegahan pelanggaran aturan. Namun jika tidak bisa, maka pengawas dapat mengundang dan mengklarifikasi penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran prosedur sesuai dengan tingkatan pengawas,” jelasnya.

Ia juga mengatakan panwas sesuai tingkatannya dapat merekomendasikan temuan atau laporan masyarakat yang masuk kepada pengawas. Apabila ternyata nantinya masuk dalam pelanggaran administratif, rekomendasi akan dilakukan kepada penyelenggara untuk perbaikan.

Namun, lanjut dia, jika itu masuk dalam ranah pidana atau kode etik, maka rekomendasi juga akan disampaikan kepada kepolisian maupun kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Bawaslu Jateng. Metode pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu Jateng yakni dengan memerintahkan PPL melakukan pengecekan terhadap kepala keluarga (KK) yang telah didatangi oleh PPDP. 

“Karena jumlah PPL lebih sedikit dari sedikit dari jumlah PPDP, maka PPL akan melakukan kunjungan maksimal 100 rumah atau kepala keluarga yang berpotensi ada pemilih pemulanya atau ada anggota keluarga yang tidak memenuhi syarat lagi,” terangnya lagi.

Ia juga menambahkan ada sebagian PPDP di beberapa kabupaten yang saat ini tidak dapat menjalankan tugas karena mengaku kehabisan stiker yang harus ditempel di rumah yang didatangi. Selain itu, ada juga PPDP yang kehabisan model A.3.3-KWK.KPU yaitu formulir tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. 

“Untuk itu, kami berharap KPU Jateng lebih proaktif melakukan monitoring agar kejadian-kejadian yang ada di lapangan cepat segera diatasi dengan baik. Jika ternyata hal tersebut dibiarkan dan didiamkan KPU kabupaten atau kota, kami juga telah menginstruksikan panwaslu sesuai tingkatannya untuk mengundang klarifikasi mereka apa yang menjadi masalah,” tandas mantan Ketua KPU Kabupaten Kebumen itu. (ano/tab)     

Newer Post Older Post