Sudah Diusulkan ke Bappenas Penanganan BKT Lebih Kompleks

SEMARANG- Setelah menyelesaikan proyek normalisasi Sungai Banjirkanal Barat (BKB), Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana juga telah mengajukan usulan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menangani Sungai Banjirkanal Timur (BKT).

Pengajuan usulan tersebut dilakukan untuk mengurangi terjadinya banjir yang masih terjadi di wilayah Semarang bagian Timur dan Utara.

     Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Bambang Astoto mengatakan, Sungai BKT dari hulu hingga hilir memiliki masalah yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan Sungai Banjikanal Barat.

     ''Sungai BKT merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir Dolok-Penggaron yang terbagi atas tiga sungai besar, yakni Dombo Sayung, BKT dan Kali Babon dengan pengaturan di Bendung Pucanggading.
 Jika terjadi banjir atau debit air sungai naik, sebagaian air akan dialirkan ke Dombo Sayung dan Kali Babon. Namun jika kapasitas debit air kedua sungai tersebut tidak mencukupi, maka pintu air ke Sungai BKT akan dibuka,'' katanya.

     Diungkapkannya, permasalahan di Sungai BKT lebih kompleks bila dibandingkan dengan Sungai BKB. Selain melewati pemukiman penduduk yang masyarakatnya suka membuang sampah di sungai, tingkat sedimentasinya juga tinggi.

 Kondisi tersebut bisa dilihat dengan adanya endapan-endapan lumpur yang membentuk pulau sungai di beberapa titik Sungai BKT. Padahal sekitar tahun 2010 dan 2011 lalu, sungai tersebut baru saja dikeruk dan diperlebar. Selain itu banyaknya pemukiman liar dan pkl yang menggunakan bantaran sungai juga menghambat proses normalisasi dan menimbulkan masalah sosial baru.

     ''Ada kemungkinan supaya tanah bantaran tidak digunakan masyarakat dengan cara sungai digali selebar aslinya. Namun itu akan mubazir karena dengan lebar sekarang sungai tersebut sudah bisa menampung debit air yang ada. Selain itu jika digali atau dikeruk, sedimentasinya cukup tinggi,'' katanya.

     Menurutnya, banyaknya rumah-rumah atau kios pkl yang tinggal di tanah bantaran sungai sudah masuk dalam pelanggaran berat. Namun demikian, kondisi ini terkesan dibiarkan dan mendapat ''legalisasi'' dari pemerintah dengan adanya pemberian fasilitas listrik di kawasan bantaran yang merupakan kawasan larangan untuk pemukiman.

Bahkan banyak pemukiman di wilayah bantaran yang sudah menjadi bangunan permanen. ''Di wilayah Barito sendiri ada yang sampai memotong/menyudet tanggul dan hal itu baru diketahui ketika terjadi banjir pada tahun 2009. Untuk mengatasi masalah ini, kami minta ada jaminan penertiban dari pemerintah kota dan jangan dibebankan kepada BBWS. Kami sudah mengajukan usulan penanganan BKT ke Bappenas dan saat ini masih dalam proses,'' pungkasnya. (J12, H84, H35/SMNetwork/njs)

Newer Post Older Post