Kades Patemon Bantah Sunat Dana Rehab Rumah

Kades Patemon Ny Puji Rahayu melihat pembangunan program rehab rumah warga (HARSEM/HERU SANTOSO)

UNGARAN–Kades Patemon Puji Rahayu mengelak dituduh menyunat dana program bantuan pemugaran rumah di desanya senilai Rp 1,9 miliar. Menurut dia, proyek memang belum rampung.

PUJI justru menuding, tuduhan itu berbau politis.  “Masalah ini sengaja dihembuskan orang-orang yang tidak suka dengan saya. Apalagi sekarang menjelang pilkades yang akan berlangsung Maret,” kata Puji.

“Untuk lebih gamblangnya, biar panitia yang menjelaskan bahkan silakan langsung bertemu warga penerima bantuan,” imbuh Puji.

Dia didampingi Ketua Tim Pendamping Masyarakat (TPM) S Budiyono, Ketua Panitia Suwarno, Bendahara Panitia Kabul Budiono serta Pengawas Rehab Rumah yang juga anggota BPD Patemon Joko Waluyo.

Ketua TPM, S Budiyono menyatakan, panitia telah menjalankan program secara transparan dan sesuai dengan rugulasi yang ada.

Untuk anggaran, sampai sekarang dana dari Bapeda Kabupaten Semarang baru sebesar 50% yang dapat dicairkan. Ini ada buktinya dan khususnya untuk pasokan material sudah lebih dari 50%-nya. Hal ini dilakukan agar pembangunan rumah penerima bantuan tidak berhenti. Bagaimana cara panitia melangkah, semuanya demi untuk warga.

“Beberapa ada yang sudah berjalan 90%,. Ini berarti hampir selesai. Kalau kami dikira tidak transparan, letaknya di mana dan jangan asal bicara, harus ada buktinya,” jelasnya.

“Dari 176 warga penerima bantuan, tidak ada yang menolak. Hanya, salah satu warga Tri, belum mau memulai. Padahal material sudah tersedia. Katanya menunggu hari baik,” jelas Budiyono.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa sebelum memulai pemugaran rumah penerima bantuan pemugaran ini, warga diundang untuk mengucapkan syukur dengan cara “selametan”. Semua penerima bantuan diundang, dan anggaran untuk keperluan ini dipenuhi dengan dana pribadi kades.

Saat itu pun, tidak ada satupun warga yang menyatakan menolak atau memprotesnya. Sehingga, dengan munculnya pernyataan segelintir warga Patemon ini, patut dipertanyakan dan pihaknya yakin ada unsur politisnya.

Sementara, Bendahara Panitia, Kabul Budiono menegaskan bahwa pemerintahan desa telah bekerja semaksimal mungkin dan transparan. Selain itu, untuk penyusunan proposal ini, semuanya kerja lembur karena mengejar waktu dan dalam waktu satu minggu akhirnya proposal jadi.

“Data nama penerima bantuan bukan ditunjuk Kades, tetapi atas usulan masing-masing perangkat desa. Bantuan bukan berupa uang namun material seperti batako, kusen, pasir, semen, maupun,” tandas Budiono. (hes/nji)

Newer Post Older Post