Mei, Sampah Terbuka Harus Ditutup

Sampah masih menjadi masalah di Indonesia (HARSEM/CUN CAHYA)

UNGARAN-Rektor Undip sekaligus pakar lingkungan, Prof Sudharto P Hadi MES PhD menghimbau kepada semua pihak termasuk kepala daerah untuk mempersiapkan pengelolaan sampah dengan prinsip sanitarirenfil.

Prinsip tersebut menurutnya akan menjadi solusi pengganti tempat pembuangan akhir (TPA) sampah prinsip open dumping yang banyak menimbulkan persoalan. Di antaranya bau, kontaminasi air tanah, ceceran sampah, hingga asap.

"Mayoritas TPA di Indonesia masih menerapkan prinsip open dumping. Padahal sesuai ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang sampah, prinsip tersebut harus berakhir Mei 2013. Artinya waktu yang tersisa untuk mempersiapkan TPA sanitarirenfil tinggal tiga bulan lagi," kata Prof Sudharto, saat menjadi pembicara dalam seminar Menggagas Raperda Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah yang digelar DPRD Jawa Tengah di Kebon Raja Restaurant, Ungaran, Kamis (14/2).

Selain itu, lanjutnya, di Indonesia saat ini masih kental dengan paradigma mengangkut dan membuang sampah saja. Pihaknya menilai paradigma itu harus segera diubah, menyusul instansi atau pengelola sampah di TPA belum semuanya menggunakan prinsip sanitarirenfil.

"Kita sendiri adalah sumber sampah. Jadi paling tidak dengan reuse, reduce, dan recycle di tingkat rumah tangga bisa mengurangi beban kerja TPA. Jika itu diabaikan, saya khawatir umur TPA cepat berkurang," paparnya.

Sanksi

Pada seminar sehari yang dimoderatori Kepala Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) Jawa Tengah, Addy Susilobudi ini juga menghadirkan dua narasumber lainnya, di antaranya Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI, Nanda Elisabet Sirait ST MSc, dan Kabid Prasarana dan Permukiman, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Tengah Purwandi SP.

Dalam paparannya, Nanda Elisabet Sirait menjelaskan bila prinsip sanitarirenfil memang boros tanah. Akan tetapi dengan pemberlakukan prinsip baru itu akan lebih melindungi lingkungan dan semua penghuni sekitar TPA.

"Fungsi pendampingan dari awal pembangunan sanitarirenfil hingga. Dalam perda yang akan disusun, akan diatur sanksi," tegasnya.

Dia berharap penegasan sanksi perda yang akan disusun di tingkat provinsi. "Bagamana cara memberi sanksi harus ada aturan mainnya, dan sebelum perda diberlakukan kami harap ada sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat," tambahnya. (H86-SM Net/nji)

Newer Post Older Post