Empat Auditor BPKP Dipolisikan

Tim auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, berjumlah empat orang dilaporkan di Polda Jateng. Apa dosa-dosa mereka?

Keempat auditor tersebut dinilai membuat laporan kerugian negara tidak sesuai fakta di lapangan dalam kasus dugaan korupsi tukar guling tanah milik Pemprov Jateng di Desa Nyatnyono, Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Keempat auditor BPKP Jateng tersebut, masing-masing; M Sarifuddin Zuhri,  Kunardi Pudjianto, Budi Harjo dan Samono. Mereka selaku pelaksana audit dalam kasus tersebut. Audit BPKP tersebut telah dirilis dan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan bentuk Laporan Hasil Audit (LHA) nomor register SR-10916/PW11/5/2012 tanggal 18 Desember 2012.

Pengaduan ke pihak kepolisian itu dilakukan oleh mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Semarang M Thoriq, yang saat ini menjadi salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, Toriq merasa sebagai pihak yang dirugikan akibat pelaporan tim auditor BPKP yang diduga tidak profesional itu.

Isi dari hasil audit BPKP tersebut menyebutkan, tanah milik negara di Desa Nyatnyono, Ungaran Barat Kabupaten Semarang tersebut. Semula, tanah milik Pemprov itu seluas 31 ribu meter persegi, kemudian diganti oleh PT Handayani Membangun dengan luas 42 ribu meter persegi. Seluas 10 ribu meter persegi berupa daratan, sedangkan sisanya 32 ribu meter persegi berupa jurang yang tidak dapat digunakan. Inilah tanah yang "hilang" itu.

Adanya Laporan Hasil Audit (LHA) inilah yang kemudian digunakan oleh pihak penyidik Kejati untuk menyeret Thoriq ke meja hijau. Thoriq sendiri ditetapkan tersangka karena diduga terlibat karena melakukan penerbitan sertifikat ruislag tanah milik negara itu atas nama Karyono dan Haryanto.

“Saya sudah laporkan di Polda Jateng. Saya juga sudah menunjuk kuasa hukum,” ujar M Thoriq usai mengikuti persidangan sebagai saksi dalam kasus tersebut di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin.

Dikatakan Thoriq, pihak juga telah melaporkan ke Polres Ungaran. Akan tetapi dengan alasan lokasi perkaranya berada di Kota Semarang, maka akhirnya disarankan untuk melaporkan di Polrestabes Semarang atau di Polda Jateng.

"Saya jelas menolak hasil audit tersebut. Jika tanah itu hilang, berarti tidak ada proses tukar guling itu sendiri dong," katanya sambil lalu.

Terpisah, Kepala  Bidang Investigasi BPKP, Samono saat dihubungi wartawan mengatakan, pihaknya menyatakan siap menghadapi pelaporan tersebut.
"LHA itu kami buat telah melalui proses panjang. Semua data-data berasal dari fakta dan keadaan di lapangan," kata Samono.

Proses tukar guling tanah itu sendiri bermula setelah dilakukan kerjasama dengan PT Handayani Membangun. Tanah tersebut kemudian diganti dengan tanah yang terletak di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Akan tetapi, tanah pengganti tersebut kondisinya berupa jurang. Sehingga audit BPKP menemukan kerugian negara senilai Rp 2,527 miliar.

Sejumlah pejabat penting juga terseret dalam kasus ini. Di antaranya mantan Staf Ahli Gubernur Jateng, Priyantono Djarot Nugroho dan Karyono. Proses tukar guling tanah ini dilakukan setelah ada pengakuan Djarot, yang mengaku tanah tersebut miliknya. Dia kemudian meminta seseorang bernama Karyono untuk membuat surat leter C (LC). Surat LC itu kemudian digunakan Djarot untuk mengeklaim sebagai pemilik tanah.

Dalam perkembangannya, keduanya menjual tanah aset milik Pemprov tersebut dengan perjanjian bagi hasil. Karyono sendiri sudah divonis bersalah dan dihukum 4 tahun penjara, karena dijerat Pasal 2 UU RI No 20 Tahun 2001 Tantang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Djarot masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tipikor Semarang, bersama M Thoriq. (abm/rif)

Newer Post Older Post