Jateng Bebas dari Daerah Tertinggal

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faizal Zaini memberikan sambutan pada acara Harlah ke-45
 Yayasan Pendidikan Mualimin di Kecamatan Weleri (HARSEM/SMNETWORK/ROSYID RIDHO)

KENDAL-Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 35 kabupaten/kota dinyatakan telah bebas dari daerah tertinggal. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faizal Zaini menyatakan hal itu seusai menghadiri acara Harlah ke-45 Yayasan Pendidikan Mualimin, Selasa (12/2).

Helmi mengatakan, sebagian besar daerah yang masih tertinggal ada di kawasan Indonesia bagian timur. ''Secara nasional masih terdapat 183 kabupaten di Indonesia yang berstatus daerah tertinggal,'' katanya.

Dia mengatakan, dibanding Jawa Timur dan Jawa Barat, Provinsi Jateng telah bebas dari daerah yang tertinggal. Menurutnya, hanya Kabupaten Banjarnegara menjadi wilayah terakhir yang telah dientaskan dari ketertinggalan. ''Sebesar 70 persen daerah tertinggal berada di kawasan Indonesia bagian timur, sedangkan 30 persen berada di kawasan Indonesia bagian barat. Daerah tertinggal di Jawa hanya tinggal sembilan kabupaten,'' tutur dia.

Helmi menjelaskan, sembilan kabupaten itu di antaranya Banten, Pandeglang, Garut, Sukabumi di Jawa Barat, Situbondo, Sumenep dan Madura di Jawa Timur. Sementara daerah kabupaten tertinggal di Jawa Tengah sudah tidak ada. Hanya Kabupaten Banjarnegara yang masuk dalam pembinaan selama tahun.

''Kami berharap hingga 2014 bisa mengentaskan 54 daerah tertinggal lainnya,'' paparnya.

Menurutnya, defenisi daerah tertinggal yakni kabupaten yang relatif kurang berkembang bila dibanding daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang relatif tertinggal. “Wilayah kabupaten digunakan sebagai unit terkecil daerah tertinggal dalam strategi nasional, sesuai dengan kewenangan otonomi daerah yang sepenuhnya diberikan kepada pemerintah kabupaten,” tambahnya.

Penetapan kriteria bagi daerah tertinggal, jelas Helmi memperhitungkan enam kriteria dasar, yakni perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah dan berdasarkan keberadaannya di daerah perbatasan antarnegara dan gugusan pulau kecil, daerah rawan bencana, dan daerah rawan konflik.

Pada umumnya daerah tertinggal memiliki kualitas sumberdaya manusia yang rendah. Hal itu dicirikan dengan indeks pembangunan manusia (IPM), yakni rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS), angka melek huruf (AMH), dan angka harapan hidup (AHH). ''Daerah tertinggal umumnya juga memiliki keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya sehingga mereka kesulitan melakukan aktivitas ekonomi dan sosial,'' tegas dia. (H36/SMNetwork/tab)

Newer Post Older Post