RS Telogorejo Tolak Karyawati Berjilbab

Karyawati yang mengenakan jilbab selama bekerja telah diperlakukan tidak adil di Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Mereka mengadukan perlakuan semena-mena ini ke DPRD Jawa Tengah.

TERNYATA belum cukup leluasa perempuan berjilbab di Indonesia. Sejumlah karyawati RS Telogorejo Semarang mengalaminya. Mereka yang mengenakan jilbab, konon tidak lagi diberi tugas dan pekerjaan oleh pihak rumah sakit.

Karena merasa telah dilakukan tidak adil dan semena-mena, mereka mengadukan permasalahan ini ke DPRD Jawa Tengah. Kebijakan diskriminatif tersebut, setidaknya diadukan Fitri Cahyaningsih (33) kepada anggota Fraksi PKS DPRD Jateng, kemarin.

Fitri mengatakan, kasus ini tidak hanya terjadi pada dirinya, namun juga dialami sejumlah karyawati muslim lainnya. Terutama mereka yang mengenakan jilbab.

“Hanya saja, sebagian teman lain lebih memilih melepas jilbab sebelum masuk kerja dan memakai kembali setelah pulang kerja,” katanya.

Berbeda dari teman-temannya, Fitri memutuskan tetap mengenakan jilbab saat bekerja, meski dengan risiko tidak diberi tugas dan pekerjaan oleh pihak perusahaan.

Keputusannya untuk tetap mengenakan jilbab selama bekerja, menurut Fitri, karena tidak ada aturan resmi yang melarang karyawati mengenakan jilbab selama bekerja.

“Saya dipanggil oleh atasan dan disuruh buat surat izin mengenakan jilbab. Namun pihak manajemen RS Telogorejo menolak dan tidak bisa menerima hal itu,” bebernya di sela audiensi dengan FPKS DPRD Jateng.

Fitri menegaskan, dirinya siap keluar dari RS Telogorejo jika kemudian terbukti melanggar peraturan yang diterapkan tempatnya bekerja itu. “Pihak HRD menyatakan tidak akan melakukan PHK. Hanya saja, saya dinonaktifkan dari bidang kerja selama 13 tahun ini,” tuturnya.

Ditambahkan Fitri, sejak mendapat persoalan tersebut, dirinya harus menghadapi pemanggilan berulang-ulang dari pihak manajemen. Dia mengaku mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Oleh Kabag House Keeping, bahkan dirinya hanya disuruh duduk-duduk saja tanpa ada kejelasan.

FPKS Membantu
Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng Arif Awaludin mengatakan, akan berkoordinasi dengan FPKS DPRD Kota Semarang untuk mengawal kasus ini. Pihaknya juga akan meminta serikat pekerja turut membantu persoalan yang dihadapi Fitri. “FPKS akan memantau perkembangan kasus ini,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Humas RS Telogorejo Nana Novianda mengaku belum mengetahui secara jelas persoalan yang diadukan mantan karyawan Telogorejo, terutama berkaitan dengan pelarangan penggunaan jilbab pada saat bekerja.

“Selama jam kerja, para karyawan diharuskan memakai pakaian kerja yang ditetapkan oleh yayasan. Pelarangan menggunakan jilbab bukan masalah mengganggu atau tidak. Namun memang ada aturan yang harus ditaati,” jelasnya.

Disinggung adanya perlakuan yang tidak manusiawi dengan menonaktifkan yang bersangkutan dari tempat kerjanya, Nana mengatakan semua telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. (budi/puji - harian semarang)

Newer Post Older Post