Mobdin Dilarang untuk Mudik

Lebaran tahun ini petugas kepolisian juga perlu melakukan razia pagi pemudik yang menggunakan mobil dinas

Oleh Hery Priyono

Lebaran para pejabat di pemerintahan bakal memanfaatkan untuk bermudik. Namun, gubernur perlu membuat peringatan agar mobil dinas yang dipakai jangan untuk bermudik.

Gubernur Jateng didesak oleh kalangan DPRD Jateng untuk bersikap tegas terhadap penggunaan mobil dinas (mobdin) untuk keperluan pulang kampung atau istilahnya mudik. Karena penggunaan fasilitas milik pemerintah untuk mudik tersebut dinilai tidak sesuai dengan peraturan, karena dijadikan kepentingan pribadi.

“Gubernur harus mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan penggunaan mobil dinas untuk mudik. Karena bagaimana pun juga, kendaraan-kendaraan tersebut peruntukkannya adalah untuk kepentingan tugas dinas, bukan untuk kepentingan pribadi seperti mudik,” tegas anggota Komisi A DPRD Jateng, Wahyudin Noor Aly, kemarin.

Anggota Dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengatakan, kegiatan pulang kampung atau mudik setiap kali Lebaran merupakan kegiatan yang termasuk dalam kategori kepentingan pribadi. Dan sangat tidak tepat jika kepentingan pribadi tersebut menggunakan fasilitas yang dibiayai dari uang rakyat.

“Mobil-mobil dinas itu kan belinya dibiayai dari negara, dan menggunakan uang rakyat. Jadi, sudah seharusnya hanya dipergunakan untuk keperluan pemerintah seperti tugas dinas. Namun setiap tahunnya, masih saja ada budaya menggunakan mobil dinas untuk pergi mudik dan budaya seperti ini harus dihilangkan, khususnya kepada para PNS,” imbuhnya.

Menurut Wahyudin, penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran jelas-jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan Mendagri. Oleh karena itu Gubernur Jateng harus mengambil langkah tegas melalui surat edaran tersebut.

“Dengan adanya surat edaran pelarangan tersebut, bisa dijadikan teladan untuk menghapus budaya penggunaan mobil dinas untuk mudik yang setiap tahunnya terjadi. Apalagi, praktik seperti itu sudah menjadi rahasia umum, tapi hingga kini tidak ada langkah tindakan yang jelas,” paparnya.

Berdasarkan pengamatan, setiap tahunnya mudik Lebaran di sejumlah ruas-ruas jalan nasional masih saja pejabat setempat menggunakan mobil dinas. Mereka beralasan untuk keperluan dinas ke luar kota sembari pergi untuk menjenguk keluarganya.

Meski sulit ditelusuri, kondisi ini perlu adanya razia di setiap jalur mudik agar operasional pemerintah tidak dirugikan dan mobil dinas tidak cepat rusak. Mengingat hal ini sebuah pelanggaran dan perlu peringatan sejak dari sekarang. (gus)


HARSEM/DOK

Newer Post Older Post