Poppy Dharsono Prihatin Soal Blok Cepu

ANGGOTA DPD asal Jateng, Poppy Dharsono, mengajak masyarakat memperhatikan masalah yang ada di Blok Cepu, yaitu penambangan minyak bumi oleh perusahaan asing, Exxon Mobile, yang sampai sekarang belum memberi hasil seperti yang diharapkan warga Jateng.

Menurutnya, Jateng dan Blora sebagai pemilik kekayaan itu, tidak mendapat porsi layak atas kekayaaan alamnya. Padahal telah menanggung kerusakan lingkungan dan dampak sosial langsung dari pengeboran di Blok Cepu.

“Blora sampai sekarang masih tercatat sebagai daerah miskin. Jateng juga punya angka kemiskinan tinggi. Padahal di Cepu ada pengeboran minyak. Ini harus diperhatikan,” tuturnya, di kantor DPD Jateng, kemarin.
Dia mengajak Pemkab, DPRD Blora dan LSM, menyuarakan hal itu secara kritis pada pemerintah pusat. Selama ini pemerintah pusat cenderung abai atas fakta ketidakadilan itu.

“Mari bersuara kritis terus soal Blok Cepu. Agar pemerintah pusat panas kupingnya. Kalau tidak diteriaki, tak ada perhatian,” ajaknya.

Dia juga berjanji akan membawa masalah itu ke rapat Komite di DPD dan diusulkan dalam sidang pleno DPD. Lalu melobi DPR untuk melanjutkan agenda pembahasan perubahan UU 22/2001 tentang pertambangan yang telah diubah.

“Saya akan membawa hasil diskusi ini ke sidang DPD, dan mendesak DPR menuruti aspirasi rakyat. Kita perlu mengadakan forum semacam ini dan menggandeng pers. Kalau tidak didesak, mereka diam saja keenakan,” sergahnya.

Sementara itu, Bupati Blora, Djoko Nugroho, yang menjumpai Poppy, mengatakan, rakyat hanya ketiban dampak lingkungan dari ekploitasi di Blok Cepu yang dimulai Agustus 2010 lalu. Ibarat mangan nangka, ora entuk nyamplunge malah kena pulute. Bisane mung ngaplo. (Ibarat makan nangka, tidak dapat dagingnya, tapi kena getahnya. Bisanya cuma ternganga).

“Wilayah kami dilewati truk-truk besar penambangan tiap hari. Debunya mengotori udara Blora, jalannya juga rusak dilalui. Tapi tak dapat bagian semestinya,” tutur adik kandung Bupati Blora terdahulu, almarhum  Basuki Widodo ini.

Ia mengatakan, Pemkab Blora belum mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) dari pengurasan kekayaan dari bumi Blora itu. padahal Blora telah andil modal dalam pengusahaan hulu migas (participating interest 2,18%, senilai ratusan miliar rupiah). (moi/gus)

Newer Post Older Post