Penanganan Tak Optimal Orang Gila Terus Bertambah

GEDUNG BERLIAN – Kalangan dewan kini menyoroti kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Jateng, terutama dalam hal penanganan penyakit jiwa/orang gila. Komisi E DPRD Jateng menilai, Dinsos dan instansi terkait masih belum optimal menangani orang gila, sehingga kini, dari hasil pengamatan, jumlahnya semakin besar.

Penilaian itu disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Jateng Sri Marnyuni, saat rapat laporan anggaran 2011 dengan Dinsos Jateng, belum lama ini. Ia mengatakan, selama ini kewenangan dalam penanganan orang gila itu masih belum jelas.

“Kita sendiri masih mempertanyakan, siapa yang berwenang untuk menangani orang gila. Karena, setahu saya, Dinsos sendiri berwenang menangani PGOT (pengemis, gelandangan, dan orang terlantar). Apakah orang gila itu masuk di dalamnya? Kalau nggak jelas seperti itu, bisa-bisa orang gila makin banyak beredar di jalanan tanpa diurusi,” katanya.

Ia juga mengatakan, dari hasil pengamatannya, selama ini Dinsos kerap melimpahkan persoalan tersebut kepada rumah sakit jiwa yang ada di beberapa daerah. Namun, menurut dia, seharusnya Dinsos yang harus menanganinya karena Dinsos sendiri memiliki anggaran PGOT.

“Anggarannya kan sudah ada, harusnya segera ditangani secara optimal. Selama ini, saya menilai, kinerjanya belum sungguh-sungguh,” tegasnya, tanpa menyebutkan besaran anggaran PGOT tersebut.

Gila Diangkut
 

Sementara, Kepala Dinsos Jateng Adi Karsidi menanggapinya dengan tenang. Ia mengaku penanganan orang gila di jalanan itu merupakan kewenangan Dinsos.

Namun, lanjut dia, penanganan orang gila itu dilakukan saat masih berada di jalanan. Setelah orang gila itu berada dalam perawatan, Dinsos sudah tidak berwenang lagi menanganinya.

“Kalau sudah menyangkut perawatan atau pengobatan, sudah pasti hal itu merupakan kewenangan rumah sakit jiwa. Selama ini, kita sudah melakukan penanganan terhadap orang gila di jalanan,” kata Adi singkat.(ano/12)

Newer Post Older Post