Dibatalkan, DAK 2012 untuk Fisik Sekolah

UNGARAN-Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 untuk fisik rehab ruang kelas rusak berat tidak bisa digunakan. Pasalnya, Permendikbud No  56 Tahun 2011 tentang juknis DAK bidang pendidikan 2012 dinilai berbenturan dengan Peraturan Bupati (Perbup) No  2 tahun 2012 yang mengacu pada Permendagri, tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis APBD, dan Perbup No. 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah.

"Bila DAK nekat dilaksanakan maka mengandung risiko hukum," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Dewi Pramuningsih, Senin (12/11).

"Dalam Perbup diatur penerima hibah hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat, dan tidak boleh untuk sekolah negeri. Itulah alasan kami tidak melaksanakan DAK 2012," imbuh dia.
Diungkapkan, DAK 2012 senilai Rp 30 miliar rencananya 80% akan digunakan untuk fisik, dan 20% sisanya untuk non fisik.

"Untuk nonfisik berupa pengadaan alat praktek dan peraga siswa sudah selesai dilaksanakan dan saat ini sedang dalam proses pembayaran," terang Dewi.

Meski batal digunakan, lanjut Dewi, pihaknya tetap bisa melaksanakan rehab 213 ruang kelas rusak berat di 54 sekolah dasar (SD). Dalam hal ini pihaknya telah mengajukan anggaran pengganti DAK yang telah disetujui pihak Kemendikbud senilai Rp 50 miliar yang terbagi dalam tiga termin.

Termin pertama Rp 35 miliar dari Penetapan APBN 2012 sudah selesai dilaksanakan. Sementara untuk termin berikutnya senilai Rp 11 miliar dan Rp 4 miliar dari APBN Perubahan 2012 hingga saat ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan.

"Khususnya perbaikan ruang kelas dengan anggaran Rp 11 miliar masih menyisakan pekerjaan. Kalau anggaran termin pertama sudah rampung. Dengan kata lain 90% dari total Rp 50 miliar sudah terlaksana, tinggal sekitar 10%," papar dia.

Dalam proses pengajuan anggaran pengganti DAK tersebut, jelas Dewi, pihaknya hanya bertindak sebagai fasilitator. Sedangkan proposal dibuat masing-masing sekolah. Demikian halnya pencairan yang langsung ke rekening sekolah.

"Pelaksanaan anggaran untuk tahun ini dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang harus melalui proses lelang," kata dia. (ino/nji)

Newer Post Older Post