Kepala Daerah Jangan Kolusi
JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta seluruh kepala daerah untuk mencegah praktik kolusi dengan oknum atau lembaga apa pun dalam pembahasan, perencanaan, dan pelaksanaan APBN/APBD.
Menurut Kapuspen-Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek permintaan dan imbauan tersebut disampaikan Mendagri dalam bentuk surat edaran (SE) yang dikirimkan secara resmi kepada seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia pertengahan Oktober.
“Prinsipnya Mendagri meminta kepala daerah untuk mengawal APBN-APBD 2013-2014. Agar praktik kolusi terkait APBN-APBD bisa terhindarkan. Hal ini juga berdasarkan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagaimana surat Sekretaris Kabinet (Seskab) Nomor SE-542/Seskab/IX/2012 yang dikeluarkan per 17 Oktober," kata pria yang akrab dipanggil Donny tersebut pada jumpa pers di Kemendagri, kemarin.
Menurut Donny, besaran APBN sejak 2005 sampai dengan persiapan APBN 2013, secara nominal dan prosentase terus meningkat. Yang berarti juga diikuti meningkatnya jumlah anggaran yang ditransfer ke daerah.
"Dalam sejarahnya, kasus-kasus korupsi APBN sejak 2005-2012 yang diduga berawal dari praktik kolusi. Ini harus dicegah, dan Presiden memerintahkan Mendagri untuk mencegah terjadinya praktik kolusi tersebut. Perintah Presiden ditindaklanjuti Mendagri dengan mengeluarkan Surat Edaran ini," kata dia. (F4/JBSM/19)
Post A Comment
No comments :
Silahkan tulis komentar, saran dan kritik anda di bawah ini!
Terima kasih atas kunjungannya, semoga silaturrahim ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, dan semoga harsem makin maju dan sukses selalu. amin.