Gerakan Anti SBY

 Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, mengungkapkan, sudah berkali-kali memberi pertimbangan dan masukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar fokus kepada pembangunan demi kemajuan rakyat. Namun sejauh ini, hasilnya tidak terlihat nyata.

Buyung mengakui, ia sudah letih mengingatkan Presiden SBY, baik dari dalam maupun luar sistem pemerintahan. Namun, tetap saja SBY tak berubah dan menggubris masukan tersebut. Ia menilai, pemerintah saat ini semakin jauh dari apa diinginkan pendiri bangsa saat Proklamasi 17 Agustus 1945 silam.
   
"Jawabannya sudah tidak lagi. Saya capek sudah memperingatkan SBY  dari dalam maupun dari luar," kata Adnan Buyung, Senin, 8 Agustus malam. Selain Adnan Buyung, sebanyak 45 tokoh nasional yang peduli dengan nasib bangsa dan negara saat ini, bertemu dan berkumpul hingga larut malam, di Four Seasons Hotel, Jakarta. Mereka menggelar diskusi bertema Revitalisasi Semangat Proklamasi Kemerdekaan dan Akhlak Kepemimpinan.
   
Bang Buyung, panggilan akrabnya mengatakan, dengan kondisi seperti itu, tidak ada kata lain, dan para tokoh tidak bisa menutup mata dan telinga terhadap situasi ini terjadi terus.  "Kita semua akan berdosa jika itu terus terjadi. Karena itu, ini satu langkah utama, satu seruan kepada DPR meminta pertanggungjawaban presiden, karena mereka adalah pilihan rakyat," kata Adnan.

Kritisi Pemerintah
   
Selain Adnan, tokoh lainnya yang ikut ambil bagian mengkritisi pemerintah adalah Tyasno Sudarto (mantan KSAD), Soerjadi Soedirdja (mantan Gubernur DKI/Mendagri), KH Ali Yafie (mantan Ketua Umum MUI), KH Cholil Badawi (sesepuh PPP), Amir Daulay (aktivis 1980-an),  Hariman Siregar (aktivis mahasiswa Malari 1974), Sukardi Rinakit (pengamat politik), Soegeng Sarjadi (pengamat politik), Mulyana W Kusuma (mantan Anggota KPU), Sri Palupi (peneliti), dan Anwar Nasution (mantan Gubernur Senior BI).
  
"Ini tindakan nyata pertama, mudah-mudahan DPR mau bertindak. Jika tidak, paling tidak kita harus bersikap," ujarnya. Di tempat serupa, mantan Ketua Umum MUI KH Ali Yafie mengatakan sudah saatnya bangsa Indonesia merevitalisasi semangat proklamasi kemerdekaan dan akhlak kepemimpinan. Menurutnya, revitalisasi tersebut sangat diperlukan mengingat setelah 66 tahun Indonesia merdeka, kondisi Indonesia masih jauh dari cita-cita proklamasi.
  
"Terbukakah hati nurani pemerintah untuk ikut serta menghayati penderitaan rakyat? Bukankah kini masanya melakukan revitalisasi semangat proklamasi kemerdekaan dan akhlak kepemimpinan. Terbukakah telinga pemerintah mendengar jeritan rakyat yang sedang tenggelam dalam lumpur bencana alam dan bencana moral?" kata ulama sepuh ini, saat memberikan pengantar dalam sarasehan yang dihadiri 45 tokoh masyarakat dari berbagai unsur.
   
Menurut 45 tokoh semua itu terjadi karena pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak efektif, lemah, dan hanya mengejar pencitraan diri ketimbang kerja nyata.
"Presiden mengalami disorientasi. Kehidupan rakyat yang berjalan sekarang ini lebih karena usaha mereka sendiri dan bukan karena peran negara. Negara tidak hadir ketika rakyat membutuhkan."
   
Krisis tidak bisa dibiarkan, langkahnya, tentu dengan meminta pertanggungjawaban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena presiden lah yang harus bertanggungjawab sebagai pemimpin. "Tanggung jawab mampu mengatasinya. Dengan ikhlas, sukarela mengundurkan diri secara terhormat," ujarnya.
   
Sebelumnya sejumlah tokoh dan politisi lintas partai mendeklarasikan Dewan Penyelamat Nasional (Depan) di Gedung DPR RI. Dalam deklarasi itu, Depan mengkritisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para tokoh yang ikut mendeklarasikan Depan juga menilai SBY tak bisa dipertahankan lagi. Hadir dalam deklarasi yang dimotori Wakil Ketua DPD La Ode Ida dan anggota DPR RI Effendie Choirie itu antara lain sejumlah tokoh yang selama ini getol mengkritik SBY seperti Permadi, mantan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI Mayjen (Purn) Saurip Kadi, politisi PKB Lily Chodijah Wahid, politisi senior PDIP Sabam Sirait, mantan Dirjen Pajak Fuad Bawazier, dan sederet tokoh lainnya.

SBY Gagal
   
Saat menyampaikan orasi, Permadi menyatakan bahwa SBY gagal memimpin Indonesia karena rakyat masih banyak menderita sementara birokrasi pemerintahan tetap korup dan bobrok. “Jangan terlalu lama menunggu sampai 2014, paling lambat 2011 ini SBY harus diganti!” ucap Permadi.
   
Mantan politisi PDIP itu mengingatkan, jika elit politik tidak bisa menurunkan SBY maka bisa-bisa rakyat yang bergerak. “Itu artinya rakyat akan berbuat anarki,” imbuhnya.
Hal serupa juga disampaikan Saurip Kadi. Menurutnya, negara sudah jatuh ke tangan mafia. Ia mencontohkan seorang Gayus Tambunan, pegawai golongan III A di Direktorat Jendral Pajak yang bisa memiliki harta ratusan miliaran. “Gayus itu kalau di tentara hanya Letnan Dua. Tapi hartanya luar biasa. Dia bisa ke mana-mana. Ini karena semuanya sudah dikuasai mafia,” ucapnya.
   
Saurip yang dikenal gemar ceplas-ceplos sejak saat masih aktif di TNI itu pun menuding pemerintahan SBY telah ingkar dari amanat rakyat. “Mau pakai bahasa rakyat, bahasa akademisi atau bahasa hukum tetap sama, SBY pembohong karena tidak menjalankan amanat rakyat,” ucapnya.
   
Saurip pun menyuarakan tentang revolusi untuk menurunkan SBY. “Tapi jangan sampai berdarah-darah,” cetusnya. Sedangkan anggota DPR dari PKB, Lily Chadijah Wahid, menyatakan, SBY sudah enam tahun menjadi presiden. Namun menurutnya, keberpihakan pada rakyat nyaris sama sekali tak ada.
  
Sementara politisi senior PDIP Sabam Sirait, mengatakan, semua harus punya komitmen bersama untuk menyelamatkan negara. “Saya sebenarnya tidak diundang. Tapi karena ada SMS nyasar dan katanya untuk penyelamatan negara, saya harus hadir,” ucapnya.
   
Anggota Komisi IX DPR Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka membacakan deklarasi Depan. “Cita-cita nasional Pembukakaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial hingga kini gagal dipenuhi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono,” ungkapnya.
   
Selain itu pemerintah juga gagal menjamin keamanan rakyat dan membebaskan rakyat dari rasa takut termasuk pemerintah gagal dalam melindungi hak setiap warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinan yang dipercaya.
   
“Dengan memandang bangsa Indonesia yang cakrawala langit-langit nusantaranya  terbungkus awan gelap oleh rumbungan masalah yang tidak henti, membutuhkan kepemimpinan nasional yang berani efektif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata politisi PDI Perjuangan ini seraya menyerukan kepada segenap komponen masyarakat untuk menyiapkan tunas-tunas baru kepemimpinan nasional.
   
“Ini adalah Deklarasi Penyelamat Negara atau Depan untuk menyelamatkan Indonesia dari negara yang gagal,” ujar anggota Dewan yang menjadi salah satu yang memotori gerakan ini, Effendy Choirie.
   
Selain politisi PKB ini, gerakan juga dimotori oleh sejumlah tokoh seperti politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo, dan penasihat Indonesian Police Watch Johnson Panjaitan. Mereka bergabung dengan gerakan ini tanpa membawa nama partai, komisi, dan jabatan.
  
Dalam deklarasi ini, ada 17 tokoh yang menyampaikan pendapatnya. Mereka antara lain Permadi, dan Arbi Sanit yang merupakan pengamat politik. Para tokoh itu berganti-gantian menyampaikan pendapat terkait masalah-masalah di negeri ini yang mengundang keprihatinannya. Misalnya saja Arbi Sanit yang menyuarakan dukungannya terhadap gerakan-gerakan semacam ini.
   
“Benar kalau negara ini tidak menyelamatkan bangsa kita, masih banyak kejahatan yang terjadi. Ini harus diingatkan kepada orang yang berkuasa, termasuk kita harus memberikan perhatian khusus, memberikan solusi. Saya mendukung gerakan-gerakan masyarakat supaya ke depan pemerintah bisa lebih baik,” tuturnya dalam orasi.
   
Sekitar 80 kursi yang disediakan bagi masyarakat dan tokoh terisi penuh. Bahkan banyak dari mereka yang harus berdiri untuk mengikuti acara itu. Sedang politisi PKB Lily Chadidjah Wahid menilai Presiden SBY melanggar UUD 1945 karena gagal menjamin keamanan bagi warga negara. “Pemerintah sudah mengingkari dan melanggar amanat konstitusi UUD 1945. Sebab, pemerintah tidak bisa menjamin keamanan warganya. SBY gagal menjamin keamanan bagi warga negara. Sudah enam tahun dia memerintah, tapi keamanan kita makin lama makin parah,” tegas adik kandung Almarhum Gus Dur ini.
   
Pelbagai tragedi kerusuhan belakangan ini, menurut Lily, merupakan tanggung jawab Presiden sebagai penguasa. “Yang bisa mencegah dan bisa menindak tegas adalah pemerintah, dialah SBY. Ini tanggungjawab dia,” tukasnya.
   
Namun nampaknya gerakan untuk melengserkan SBY lewat DPR akan menemui jalan buntu, sebab parlemen masih pro SBY. Jadi hanya kekuatan rakyat yang bisa melengserkan SBY, seperti yang sudah dilakukan terhadap Soeharto. Kalau gerakan revolusi ini tidak terjadi, silakan parpol bertarung memperebutkan kursi presiden lewat pilpres 2014. Sejak sekarang, tentunya para capres harus bersiap-siap merebut hati masyarakat. (Teguh Argari Bisono, redaktur Harian Semarang).
   

Newer Post Older Post