2014, Swasembada Beras Harus Dipacu

Oleh Hery Priyono

Pada 2014 sudah saatnya Jawa Tengah tidak lagi melakukan impor beras, namun program swasembada beras juga harus dipacu.

UNTUK memecahkan masalah demi tercapainya surplus beras sebesar 10 juta ton di 2014, seluruh daerah di Indonesia akan dipacu untuk melaksanakan program swasembada beras. Sehingga, kedepannya nanti Indonesia tidak lagi perlu melakukan impor beras dari luar negeri.

“Kami sepakat untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, namun untuk itu diperlukan kerja keras dari masing-masing provinsi, terutama yang memiliki lahan pertanian cukup luas. Seperti, Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi yang nantinya akan diberikan tugas secara maksimal dalam pemenuhan target tersebut,” jelas Gubernur Jateng, Bibit Waluyo di Gedung Gubernuran, Rabu kemarin.

Gubernur menuturkan, konsep terperinci pelaksanaan nantinya akan disusun dan didistribusikan ke seluruh 33 provinsi. Dan hal tersebut menjadi pedoman para gubernur untuk mewujudkan target pencapaian menuju surplus beras 2014.

“Kami menghendaki tidak ada lagi impor beras dan harus swasembada sendiri. Dengan catatan, pemerintah pusat harus berkomitmen sungguh-sungguh membantu dan mendukung terhadap seluruh provinsi,” jelasnya.
Menurutnya, hal ini harus benar-benar dibiayai dari sektor pertaniannya supaya bisa surplus 10 juta ton beras agar nantinya tidak lagi impor beras lagi. Dalam catatan gubernur memberikan saran masukan agar diadakan klasifikasi daerah penghasil beras.

“Misalnya provinsi kelompok utama penghasil beras ditugasi untuk mencapai target berapa persen, untuk kemudian provinsi kelompok kedua dan ketiga juga ditetapkan berapa targetnya,” jelasnya.
Menurutnya, dari klasifikasi tersebut nantinya dari masing-masing provinsi mempunyai daya juang untuk mewujudkan target surplus di wilayah masing-masing. Tetapi, yang paling pokok sekarang ini adalah lima provinsi paling besar di Indonesia bisa mencapai target 10 juta ton beras 2014.

“Di antaranya Jabar, Jateng, Jatim, Sumut dan Sulsel yang menjadi pendukung utama target pencapaian tersebut,” beber gubernur.

Selain dari kelima provinsi tersebut, katanya, provinsi lainnya nanti dimasukkan ke kelompok klasifikasi kedua dan ketiga. “Dengan asumsi, kalau misalkan dibagi target pencapaiannya masing-masing 2 juta ton atau 2,5 juta ton, hasil akhirnya akan tetap menjadi 10 juta ton, dan angka tersebut terbilang ringan dalam pemenuhan target sehingga tidak perlu impor.

“Dengan catatan pemerintah pusat harus komitmen memberikan dukungan-dukungan untuk mencapai itu, seperti pengadaan traktor, penyediaan alat-alat pertanian, bibit unggul, sistem irigasi, wadukisasi, embungisasi dan lain sebagainya yang harus disusun dengan baik sehingga bisa berkelanjutan,” paparnya. (gus)

Newer Post Older Post