Lahan Pertanian Tak Cukup untuk Hidupi Petani

SEMARANG – Saat ini, lahan pertanian di Indonesia sudah tak mampu lagi menghidupi petani. Hal itu terlihat dalam data Kementerian Pertanian (Kementan), di mana jumlah total lahan pangan seluas 13 juta hektar sudah tak memadai lagi bagi sekitar 30 juta petani penggarap.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan kepada Harsem, di sela-sela acara Musyawarah Nasional (Munas) kedua Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) di Hotel Semesta, pada Jumat (25/5) malam lalu. Ia mengatakan, apabila lahan pangan seluas 13 juta hektar itu dibagi untuk 30 juta petani, maka masing-masing petani hanya mendapatkan lahan seluas 0,3 hektar hingga 0,4 hektar.

“Angka itu sangat minim untuk digarap oleh petani, sehingga tingkat kesejahteraan petani pun menjadi semakin minim. Hal itu bisa terjadi karena adanya alih fungsi lahan di semua daerah di Indonesia,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, kondisi lahan pangan di Pulau Jawa sendiri juga telah mengalami penyusutan 50.000 hektar/tahunnya. Di Jateng, saat ini sekitar 3.000 hektar telah terkonversi menjadi lahan bukan pertanian, dan di DIY seluas 200 hektar sudah alih fungsi lahan.

“Size (ukuran) lahan pertanian kita itu kecil (sehingga), dalam cara apapun, bahkan sebaik apapun hasilnya, tetap tidak akan kredibel,” katanya lagi.

Kendala lain atas susutnya lahan pangan itu yakni jumlah lahan yang diatur dalam peraturan daerah (perda) tak sesuai dengan jumlah yang ada di lapangan. Kondisi itu, kata dia, membuat kesempatan alih fungsi semakin menjadi-jadi.

“Setelah kita jumlahkan, jumlah lahan yang diperdakan jauh lebih kecil dari jumlah eksisting lahan yang ada. Dengan begitu, lahan pertanian akan ada alih fungsi lagi,” jelasnya.

Ia mengaku saat ini sudah ada undang-undang lahan berkelanjutan yang kemudian (diharapkan) dapat diperdakan. Namun, dalam praktiknya, sangat sulit mempertahankan lahan pertanian itu sendiri.

“Kenyataannya, godaaan selalu ada, di mana banyak petani kecil yang tanahnya tak seberapa, godaannya sangat besar. Mereka merasa lelah bertani dan berpikir lebih baik dijual untuk modal dagang,” tuturnya.

Menurut dia, hal tersebut yang perlu menjadi fokus perhatian sejumlah pihak terkait. Karena, Kementan akan semakin sulit mencapai target swasembada pangan dengan adanya kendala-kendala tersebut.

“Untuk itulah, sejalan dengan program MAI, kita harus berusaha mengembangkan agribisnis dan agroindustri di Indonesia. Lahan pangan tetap diberdayakan yang didukung dengan pengembangan hasil komoditas dan pengolahannya berkualitas,” harapnya.(ano/12)

Newer Post Older Post