SK Pengurus AKLI yang Baru Disobek-sobek

SOBEK SK: Pengurus DPD APKLI Kabupaten Grobogan menyobek SK DPP APKLI Jateng tentang pengesahan susunan pengurus DPD APKLI Grobogan yang baru.(HARSEM/DHEKY KENEDI-JBSM)

GROBOGAN-Pengurus DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima se-Indonesia (APKLI) Grobogan menyobek-nyobek Surat Keputusan (SK) DPP APKLI (pusat) tentang pengesahan susunan pengurus DPD APKLI Kabupaten Grobogan. SK itu dianggap cacat hukum. 

PASALNYA, pengesahan pengurus DPD APKLI Grobogan seperti tercantum dalam SK tidak melalui musyawarah wilayah (muswil). “SK yang isinya mengesahkan nama-nama pengurus baru DPD APKLI Grobogan periode 2011-2014 menurut kami tidak sah. Masalahnya, SK lama belum pernah dicabut dan periodenya 2007-2012. 

Ditambah, kepengurusan DPW APKLI Jateng pasca-Munas APKLI IV di Semarang pada Maret 2011 lalu masih belum definitif, karena belum ada muswil,” kata Ketua DPD APKLI Grobogan Adi Sucipto, Kamis (24/5). 

Dijelaskan Adi Sucipto atau yang akrab dipanggil Yanto Bakso, dalam Munas Maret 2011 lalu, terpilih sebagai ketua DPP APKLI adalah Dr Ali Mahsun. Setelah sebagai ketua, Ali Mahsun kemudian menunjuk ketua DPW APKLI Jateng, Lasiman sebagai Sekjen DPP. 

“Nah, kemudian untuk mengisi jabatan itu, ditunjuk caretaker Kholiq Arif (Bupati Wonosobo). Di bawah caretaker, belum pernah ada muswil sehingga hingga saat ini belum ada ketua definitif. Lha kok tiba-tiba muncul SK kepengurusan DPD APKLI Grobogan yang baru, ada tandatangan Pak Ali Mahsun dan Pak Lasiman. Begitu saya kroscek ke Pak Lasiman, ternyata beliau mengatakan tidak pernah menandatangani dan mengatakan palsu,” tegas Adi Sucipto. 

Sudah Dibatalkan

Tidak hanya Grobogan, lanjut Adi Sucipto, muncul pula masalah serupa di 31 DPD APKLI se-Jateng. Akhirnya, pada Minggu (20/5) 31 pengurus DPD APKLI se-Jateng mengadakan pertemuan di Semarang. Hasilnya, pengurus APKLI menganggap kepemimpinan Kholiq Arif inkonstitusional. 31 DPD APKLI se-Jateng juga mendesak segera dilakukan muswil untuk memilih ketua DPW APKLI Jateng definitif. 

“Nama-nama di SK baru tersebut tidak kami kenal sama sekali. Bahkan, tercantu, Bupati Grobogan H Bambang Pudjiono SH sebagai dewan pembina. Ketika kami tanyakan, belum ada surat resmi terkait itu,” terang Adi Sucipto didampingi Ketua DPC APKLI Godong, Slamet, serta para pengurus APKLI Grobogan lainnya. 

Saat dikonfirmasi, Sekjen DPP APKLI Lasiman SPd meminta pengurus DPD APKLI di Jateng tidak perlu khawatir karena sudah ada pembatalan SK yang dipermasalahkan. Lasiman juga menegaskan dia sebagai sekjen tidak pernah tandatangan.

“'Saya sudah memperingatkan pengurus DPP supaya tidak membuat SK yang tidak  sesuai prosedur. Karena tidak tahu apa-apa, kok tiba-tiba ada SK yang mencantumkan tandatangan saya. Akhirnya SK dibatalkan pada Rakernas APKLI di Jakarta akhir 2011 lalu. Jadi rekan-rekan di daerah tidak perlu khawatir. 

Apabila memang ada dorongan untuk menyelenggarakan muswil, saya serahkan kembali kepada rekan-rekan DPD dan pengurus DPW Jateng yang namanya tercantum di SK lama yaitu periode kepengurusan 2007-2012, mau menyelenggarakan atau tidak,” kata Lasiman. (K11-JBSM/16)  

Newer Post Older Post