Pasar Bintoro Terindikasi Dobel Anggaran

MASIH BERMASALAH: Kerusakan jalan di depan Pasar Bintoro Demak telah menelan banyak korban jiwa.(HARSEM/SUKMA WIJAYA)

DEMAK-Pembangunan pasar Bintoro Demak terindikasi dobel anggaran. Indikasinya, harga los dan kios membengkak menjadi dua kali lipat dari kesepakan sebelumnya. Dewan pernah mengungkap, keuntungan pembangunan pasar Bintoro mencapai Rp 90 miliar. Muncul pertanyaan apakah harga los dan kios yang dibebankan kepada pedagang lama sudah termasuk subsidi dari pemkab.

DPRD terus menanyakan pembangunan pasar Bintoro yang diduga tidak menyertakan subsidi berupa bangunan kontruksi dasar bernilai proyek pembangunan tahap I dan tahap II sebesar Rp 27,039 milyar. Namun hingga sekarang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKD) yang diketuai Sekda Demak Poerwono Sasmito belum bisa menjawab.

“Soal harga los dan kios, investor dan Pemkab tidak bisa menyebutkan kepastian harganya,” kata Wakil Ketua DPRD H Budhi Ahmadhi. Lanjutnya, perlu ada evaluasi terkait harga los dan kios, kenapa semakin membengkak.

Dari temuan dewan, harga kios per meter persegi semula Rp 2 juta, membengkak jadi Rp 5 juta. Harga kios semula Rp 5 juta melonjak menjadi Rp 7 juta-Rp 10 juta per meter persegi. Investor PT Karya Bayu Bangun Perkasa Jakarta telah membangun 297 kios, 2.100 los kering, dan 347 los basah.

Tambah Budhi, seharusnya penentuan harga los dan kios dilakukan transparan. Harga kios dan los didapat dari pengurangan anggaran total pembangunan oleh subsidi, serta dikurangi nilai investasi dan keuntungan investor.

Terpisah Ketua FKRMD (Forum Komunikasi Rakyat dan Mahasiswa Demak) Muhamad Rifai memandang pembangunan pasar Bintoro terindikasi dobel anggaran. 

Dalam Permendagri No 21 tahun 2011 Perubahan Kedua Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan suatu proyek yang sudah didanai anggaran negara tidak boleh dikerja-samakan (investorkan) karena akan dobel anggaran.

Pasar Bintoro awalnya digarap anggaran negara secara bertahap hingga menelan dana Rp 27,039 miliar, sekarang diinvestorkan. Ini tanggung jawab Pemkab dan Kejaksaan Negeri Demak yang telah memberikan rekomendasi untuk melanjutkan pembangunan pasar. 

“Kondisi melawan permendagri adalah tanggung jawab pemkab dan kejaksaan yang telah meng-SP3-kan kasus penyimpangan pembangunan pasar Bintoro tahap I tahun 2007,” tegas Rifai. (swi/16) 

Newer Post Older Post