KPI Minta Sanksi Denda Diperkuat

CINDERMATA: Pelaksana Tugas Walikota Semarang Hendrar Prihadi memberikan cinderamata kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Mochamad Riyanto di sela-sela jamuan makan malam di halaman Balai Kota, Jumat (6/7) malam. (SM/Anton Sudibyo)

SEMARANG- Perlu penguatan sanksi denda untuk lembaga penyiaran yang nakal. Diharapkan dengan penguatan sanksi denda ini lembaga penyiaran semakin bertanggung jawab.

Rapat pimpinan nasional Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Hotel Crown Semarang yang berakhir Jumat (6/7) malam, merekomendasikan beberapa hal, salah satu di antaranya adalah mengenai penguatan sanksi denda tersebut.

Ketua KPI Mochamad Riyanto mengatakan, sanksi denda itu merupakan senjata untuk memaksa lembaga penyiaran semakin bertanggungjawab dalam membuat program acara yang sesuai ketentuan. "Denda kita perkuat dan ini harus masuk dalam revisi undang-undang penyiaran yang kini sedang dibahas di DPR," katanya, semalam.

Selain itu yang penting juga ialah penguatan sistem di  perbatasan untuk mengantisipasi peluberan intervensi penyiaran luar negeri. Di Kepulauan Riau, misalnya, teridentifikasi ada 28 chanel siaran televisi dan radio milik Malaysia dan Singapura yang masuk ke Indonesia. 

Lembaga penyiaran itu bebas masuk tak berizin di daerah perbatasan seperti di Batam, Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Timur. Kondisi demikian terjadi karena lemahnya power atau kekuatan lembaga penyiaran Indonesia untuk mengatasi persoalan tersebut.

Karena itu rapimnas memutuskan untuk menaikkan klasifikasi penyiaran di perbatasan. Daerah-daerah yang semula bernilai C dinaikkan menjadi  B bahkan A. Dengan kenaikan klasifikasi ini maka pemerintah harus menambah sarana dan infrastrukturnya agar lembaga penyiaran di perbatasan dapat melayani kebutuhan masyarakat secara total. "Sarana dan infrastruktur ditambah, supaya lembaga penyiaran di perbatasan itu eksis layani kebutuhan masyarakat," katanya.

Rapimnas yang berlangsung sejak Rabu (4/7) itu juga bersepakat mendorong KPI di daerah untuk menjadi SKPD yang diakui pemerintah daerah. Dengan demikian, keberadaannya akan lebih terjamin karena mendapat suntikan dana secara permanen dari pemerintah. "Ada 30 persen yang belum di antaranya di Sulawesi Tengah dan Aceh, ini coba kita dorong," tegasnya.

Sebelum penutupan rapimnas semalam, seluruh peserta dijamu makan malam oleh Pelaksana Tugas Walikota Semarang Hendrar Prihadi di halaman Balai Kota. Selain menikmati kuliner khas Semarang, peserta juga disuguhi Tari Gado-gado dan musik Congrock. 

"Saya ucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan Kota Semarang sebagai tempat penyelenggaraan rapimnas KPI dan semoga membawa kebaikan untuk lembaga penyiaran pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya," kata Hendi, panggilan akrab Hendrar Prihadi.

Di sela-sela makan malam, dilaksanakan penandatangan nota kesepahaman antara KPI yang diwakili Riyanto dan Komisi Informasi Pusat (KIP)yang diwakili Ketua KIP Abdul Rahman Makmun. 

Riyanto mengatakan nota kesepahaman tersebut nantinya akan diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa informasi dan masalah penyiaran. "Salah satunya kita akan membentuk desk untuk mengawal pemilihan umum baik presiden, legislatif maupun kepala daerah," kata Riyanto.(H68,H71-JBSM/11)

Newer Post Older Post