Bupati Ancam Tarik Mobil Operasional -Mobil Dinas Beli Bensin Eceran

KENDAL - Bupati Kendal Widya Kandi Susanti mengancam akan menarik mobil dinas operasional milik Pemkab yang ketahuan membeli bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi baik di pom bensin maupun pedagang eceran. Sebab, hal itu telah menyalahi aturan Permen ESDM No 12 Tahun 2012 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak yang menyebutkan mobil dinas milik pemerintah dilarang menggunakan bahan bakar minyak non subsidi.

Widya Kandi mengatakan, pihaknya segera memanggil pemegang mobil operasional tersebut dan memberinya peringatan keras dan tegas. Menurutnya, kejadian itu bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh PNS di lingkungan Pemkab Kendal. Peristiwa tersebut, lanjut dia, tidak akan terjadi bila sopir mengetahui kondisi BBM mobil dan sudah membelinya sebelum melakukan perjalanan jauh. ''Jika diulangi lagi, mobil langsung saya cabut dan diganti dengan motor,'' tegasnya.

Bupati mengakui, untuk wilayah Kabupaten Kendal bagian atas seperti Kecamatan Pageruyung, Plantungan, Sukorejo, Patean, Singorojo, dan Boja memang belum terdapat pom bensin yang menjual BBM nonsubsidi. Maka dari itu, pihaknya pada 2013 akan merekomendasikan pengelola pom bensin supaya menjual bahan bakar nonsubsidi.

Sekda Bambang Dwiyono menambahkan, kejadian mobil dinas membeli bensin eceran merupakan risiko yang muncul karena kebijakan dari Pemerintah Pusat atas Permen ESDM No 12 Tahun 2012. Kendati demikian, pihaknya tidak akan mencari kambing hitam. Peristiwa mobil dinas membeli bensin eceran menjadi salah satu contoh untuk mencari solusinya. ''Saya berharap ke depan setiap kecamatan terdapat pom bensin yang menjual bahan bakar nonsubsidi,'' katanya.

Anggota Komisi B DPRD Kendal Kartika Nursapto mendukung tindakan bupati yang akan menarik mobil dinas yang membeli bahan bakar bersubsidi asalkan, tidak pandang bulu. Menurut dia, rencana bupati merekomendasikan pom bensin yang berada di wilayah Kabupaten Kendal bagian atas supaya menjual bahan bakar nonsubsidi sangat bagus. ''Bupati harus konsisten dengan pernyataannya. Jangan sekadar memberikan statemen, tetapi pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai,'' tegas dia. (H36/JBSM/TAB)

Newer Post Older Post