Appatindo Prihatin Maraknya Pengeboran Ilegal
 |
| Segenap pengurus Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (Appatindo) berfoto bersama usai Musyawarah Provinsi ke-IV 2012 Appatindo, belum lama ini (SM/Dok) |
SEMARANG-Kurang tercukupinya pemenuhan air bersih dari PDAM menjadi peluang usaha cukup prospektif bagi segenap pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (Appatindo). Selain kebutuhan air bagi perseorangan, sejumlah industri besar masih membutuhkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Banyaknya permintaan usaha pengeboran air tanah melahirkan pula beberapa pengusaha yang bergerak di bidang ini.
Semakin berkembang, saat ini marak pengeboran air bawah tanah ilegal yang dilakukan oleh pengusaha liar. Dalam beroperasi, mereka bahkan tidak memenuhi Standart Operasional Prosedur (SOP) serta tidak mengantongi surat izin pengambilan air bawah tanah (SIPA). Ketua Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (Appatindo) Jateng Samuel H Sutanto menuturkan, SIPA wajib dimiliki oleh pengusaha ketika akan melakukan proses pengeboran serta pengambilan air bawah tanah. Pengajuan izin pemanfaatan air bawah tanah harus berdasarkan izin dari Dinas PSDA dan ESDM.
''Kami prihatin dengan maraknya pengeboran ilegal saat ini. Sebagai pengurus Appatindo kami melarang anggota untuk melakukan pengeboran air tanah tanpa izin,'' tandasnya saat ditemui di kantornya Jalan Puspanjolo Tengah Semarang, kemarin.
Menurut dia, berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengelolaan air tanah menyebutkan, pengambilan air tanah adalah penggunaan air dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali serta mata air. Pengambilan air tanah perlu dilakukan secara terkendali dengan mempertimbangan asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, keadilan serta kelestarian air bawah tanah beserta lingkungan keberadaannya.
Selama ini, kata Samuel, aktivitas pemanfaatan air bawah tanah dituding penyebab terjadinya penurunan tanah akibat pengurangan sumber air bawah tanah. Sehingga menyebabkan banyaknya kasus rob dan banjir di sejumlah daerah termasuk di Kota Semarang. ''Penurunan tanah yang terjadi misalnya di wilayah Semarang Utara memang cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena pengambilan air bawah tanah yang tidak terkontrol. Banyak pengusaha pengeboran air tanah ilegal yang masih saja mengambil air tanah tanpa izin di kawasan zona merah seperti Semarang Utara,'' ungkap Samuel.
Samuel memaparkan, di Kota Semarang ada beberapa kawasan yang tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pengambilan air tanah. Di antaranya, Semarang Tengah, Timur dan Utara. Untuk itu, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar anggota pengeboran air tanah, Appatindo merasa wajib melarang anggotanya untuk melanggar norma serta melanggar kode tik dan tata laku keprofesian usaha jasa pengeboran air tanah.
Appatindo berdiri di wilayah Jateng sejak 1991 dengan nama sebelumnya Appati. Barulah pada 2002 berubah menjadi Appatindo. Semula jumlah anggota Appatindo sebanyak 15 anggota. Kini semakin bertambah menjadi 76 anggota yang tersebar di sejumlah wilayah. Seperti, Pekalongan, Tegal, Semarang, Pati, Kendal, Ungaran, Bayumas, Solo, Sragen, Karangayu, Boyolali, Purworejo dan Demak.
Untuk menjalin keakraban antaranggota setiap tahunnya, Appatindo menggelar rakor serta halal bihalal. Pada rakor tersebut, kata Samuel, membahas mengenai target jangka panjang dan menengah yang ingin dicapai. Sementara agenda lima tahun sekali Musyawarah Provinsi (Musprov) rutin digelar dengan agenda mengevaluasi kinerja pengurus serta mengganti susunan pengurus Appatindo periode lima tahun ke depan. (Fista Novianti-SMNetwork/yul)
Semakin berkembang, saat ini marak pengeboran air bawah tanah ilegal yang dilakukan oleh pengusaha liar. Dalam beroperasi, mereka bahkan tidak memenuhi Standart Operasional Prosedur (SOP) serta tidak mengantongi surat izin pengambilan air bawah tanah (SIPA). Ketua Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (Appatindo) Jateng Samuel H Sutanto menuturkan, SIPA wajib dimiliki oleh pengusaha ketika akan melakukan proses pengeboran serta pengambilan air bawah tanah. Pengajuan izin pemanfaatan air bawah tanah harus berdasarkan izin dari Dinas PSDA dan ESDM.
''Kami prihatin dengan maraknya pengeboran ilegal saat ini. Sebagai pengurus Appatindo kami melarang anggota untuk melakukan pengeboran air tanah tanpa izin,'' tandasnya saat ditemui di kantornya Jalan Puspanjolo Tengah Semarang, kemarin.
Menurut dia, berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengelolaan air tanah menyebutkan, pengambilan air tanah adalah penggunaan air dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali serta mata air. Pengambilan air tanah perlu dilakukan secara terkendali dengan mempertimbangan asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, keadilan serta kelestarian air bawah tanah beserta lingkungan keberadaannya.
Selama ini, kata Samuel, aktivitas pemanfaatan air bawah tanah dituding penyebab terjadinya penurunan tanah akibat pengurangan sumber air bawah tanah. Sehingga menyebabkan banyaknya kasus rob dan banjir di sejumlah daerah termasuk di Kota Semarang. ''Penurunan tanah yang terjadi misalnya di wilayah Semarang Utara memang cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena pengambilan air bawah tanah yang tidak terkontrol. Banyak pengusaha pengeboran air tanah ilegal yang masih saja mengambil air tanah tanpa izin di kawasan zona merah seperti Semarang Utara,'' ungkap Samuel.
Samuel memaparkan, di Kota Semarang ada beberapa kawasan yang tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pengambilan air tanah. Di antaranya, Semarang Tengah, Timur dan Utara. Untuk itu, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar anggota pengeboran air tanah, Appatindo merasa wajib melarang anggotanya untuk melanggar norma serta melanggar kode tik dan tata laku keprofesian usaha jasa pengeboran air tanah.
Appatindo berdiri di wilayah Jateng sejak 1991 dengan nama sebelumnya Appati. Barulah pada 2002 berubah menjadi Appatindo. Semula jumlah anggota Appatindo sebanyak 15 anggota. Kini semakin bertambah menjadi 76 anggota yang tersebar di sejumlah wilayah. Seperti, Pekalongan, Tegal, Semarang, Pati, Kendal, Ungaran, Bayumas, Solo, Sragen, Karangayu, Boyolali, Purworejo dan Demak.
Untuk menjalin keakraban antaranggota setiap tahunnya, Appatindo menggelar rakor serta halal bihalal. Pada rakor tersebut, kata Samuel, membahas mengenai target jangka panjang dan menengah yang ingin dicapai. Sementara agenda lima tahun sekali Musyawarah Provinsi (Musprov) rutin digelar dengan agenda mengevaluasi kinerja pengurus serta mengganti susunan pengurus Appatindo periode lima tahun ke depan. (Fista Novianti-SMNetwork/yul)
Heru+Setiabudi+dan+Tarmuji.(FOTO+ARIEL).jpg)
Post A Comment
No comments :
Silahkan tulis komentar, saran dan kritik anda di bawah ini!
Terima kasih atas kunjungannya, semoga silaturrahim ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, dan semoga harsem makin maju dan sukses selalu. amin.