DPA Diserahkan, Proyek Dimulai

Penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2013 oleh Plt Walikota Hendrar Prihadi. HARSEM/LISSA FEBRINA

PLT Walikota Semarang, Hendrar Prihadi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2013 dan penandatanganan pakta integritas yang disusul  dengan persiapan laporan keuangan 2012 Sekaligus koordinasi peningkatan opini BPK.

Dengan diserahkannya DPA, berarti semua aktivitas pembangunan dan pemerintahan di jajaran Pemkot Semarang siap dilaksanakan atas dasar dokumen yang jelas dan terencana. Penyerahan DPA tahun 2013 kepada masing-masing SKPD merupakan penjabaran dari Perda Nomor 1 tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 dan Perwal Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013 yang berisi tentang Penjabaran APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2013.

Dikatakan Plt Walikota Semarang Hendrar Prihadi, dengan diserahkannya DPA tahun 2013 artinya mulai direncanakan dengan baik kegiatan-kegiatan yang sudah teranggarkan agar dilaksanakan secepat mungkin. Pengalaman adalah guru terbaik. Di tahun 2012 secara umum sudah berjalan dengan baik walau masih ada kekurangan.

“Dibanding tahun 2012 lalu, kini angkanya mengalami peningkatan yang cukup besar. Kami berharap peningkatan anggaran ini bisa berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.  Mengingat dana yang kita gunakan adalah dari masyarakat dan output-nya adalah untuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat tentunya menunggu hasil riil program-program pembangunan yang telah kita rencanakan. Saya optimistis dengan pekerjaan Pemkot di tahun 2013,” beber Plt Walikota, kemarin.

Setelah DPA diberikan, lanjutnya, SKPD harus melakukan konsolidasi internal untuk memulai aktivitas yang sudah disetujui oleh DPRD, terutama lelang. “Semakin awal dikerjakan, semakin cepat terealisasi. Paling lambat akhir Januari lelang sudah berjalan dan semua program bisa diselesaikan dengan baik. Yang utama masyarakat senang dan puas, serta pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu.  “Saya tidak akan segan-segan menegur apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai,” kata Plt Walikota.

Ditambahkannya dengan penandatanganan Pakta Integritas, maka seluruh pimpinan SKPD dan staf diminta untuk melaksanakan program kegiatan sesuai dengan peruntukan dan berdasar prinsip pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. “Jika melanggar, harus bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Di akhir acara diserahkan pula bansos dan hibah, di antaranya kepada KONI sebesar Rp 12 juta, Pramuka sebesar Rp 500 juta, KPU sebesar Rp 200 juta, Muslimat NU sebesar Rp 20 juta, panti sosial dan panti asuhan sebesar Rp 1.324.950.000, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp 50 juta .

Dari data yang dihimpun dari DPKAD, pendapatan daerah mengalami peningkatan dari Rp 2,2 triliun menjadi Rp 2,4 triliun. Peningkatan pendapatan daerah ini bersumber dari peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Rp 660,3 miliar menjadi Rp 714 miliar.  Dana perimbangan dari Rp 1.1 triliun menjadi Rp 1.2 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah dari Rp 436,9 miliar menjadi Rp 506,6 miliar. Sedangkan untuk belanja daerah juga mengalami peningkatan. Untuk belanja tidak langsung dari Rp 1,1 triliun menjadi Rp 1,2 triliun dan untuk belanja langsung meningkat dari Rp 1 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. (lif/sae)

Newer Post Older Post