Pemkot Tunggu Pembentukan Badan Pengelola BKB

MESKIPUN normalisasi Banjir Kanal Barat (BKB) telah rampung dikerjakan, namun hingga saat ini pengelolaan kanal pengendali banjir tersebut masih berada di tangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana.

Dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Adi Tri Hananto dalam acara coffee morning bersama wartawan di Balaikota belum lama ini, beberapa waktu lalu dirinya mewakili Plt Walikota bersama Disbudpar Provinsi Jateng menghadap Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, untuk membahas rencana pengelolaan BKB. Dalam kesempatan tersebut, gubernur sempat menanyakan kesiapan Pemkot seandainya ditunjuk untuk mengelola BKB.

Menurut Adi, Pemkot Semarang tidak keberatan untuk mengelola BKB. Hanya saja, Pemkot kesulitan jika anggaran pengelolaan BKB ditanggung sepenuhnya oleh Pemkot.

“Hanya saja kami kan tidak bisa menganggarkan apa yang bukan menjadi milik kami sendiri. Sedangkan untuk perawatan kolam retensi Kali Semarang saja kami mengeluarkan Rp 1 miliar hanya untuk pompanya saja. Jika ditambah BKB, pasti anggarannya akan tambah banyak,” beber Adi.

Namun lanjut Adi, ada solusi di mana di dalam Perda Provinsi menjelaskan tentang pembentukan lembaga non-struktural, atau badan pengelola yang nantinya akan mengelola BKB. Sedangkan dana pengelolaannya, kemungkinan akan menggunakan sistem sharing antara pemerintah pusat, provinsi dan kota. “Saat ini, sedang dalam proses pembentukan badan pengelola BKB,” ujarnya.

Ditambahkannya, terkait, Banjir Kanal Timur (BKT), rencananya Pemkot juga akan melakukan menormalisasi BKT seperti yang dilakukan terhadap BKB. Hanya saja, kegiatan normalisasi itu masih menunggu hasil inventarisasi Pemkot terhadap jumlah pedagang kaki lima (PKL) di sekitar BKT.

“Sekarang masih tahap pendataan jumlah pedagang. Nanti rencananya pedagang tersebut akan dipindah ke Pasar Klithikan dan BKT akan dinormalisasi,” tandasnya.

Sementara itu Plt Walikota Semarang Hendrar Prihadi menambahkan, Pemkot Semarang masih menunggu pelimpahan pengelolaan BKB dari BBWS, yang merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum RI. “Kami masih menunggu keputusan dari pusat, apakah (Banjir Kanal Barat) akan  dikelola pemkot atau tidak,” kata Plt yang akrab disapa Hendi ini.

Meski demikian, lanjutnya, jika memang pengelolaan tidak diserahkan ke Pemkot, segala ide yang berhubungan dengan pemanfaatan BKB sebagai lokasi wisata akan diserahkan kepada badan pengelola BKB. (lif/sae)

Newer Post Older Post