Kejaksaan Dituntut Selesaikan Lima Kasus Korupsi

Perwakilan Imade yang berdemo di Kantor Kejaksaan Negeri Demak. (HARSEM/SUKMAWIJAYA)

Demak-Tuntut penyelesaian lima kasus korupsi di Kabupaten Demak Jawa Tengah, Ikatan Mahasiswa Demak (Imade) melakukan unjuk rasa.

Para mahasiswa yang tergabung dalam Imade, menuntut Kejari segera menutaskan lima kasus korupsi yang dinilai belum selesai. Mereka berunjuk rasa meminta penuntasan penanganan kasus tersebut.

Lima kasus korupsi, meliputi kasus penyelewengan realisasi dana pengembangan infrastruktur daerah (DPID), bantuan sosial (Bansos) Sapi, kasus bedah rumah, SP3 Pasar Bintoro, dan penanganan kasus korupsi di PD BPR BKK Demak.

Sebelum masuk kantor Kejari Demak, belasan mahasiswa melakukan long march dari jalan Kauman III Demak menuju kantor Kejari Demak. "Sengaja kita sampaikan kado akhir tahun ini kepada kejaksaan, sebagai penyemangat agar lima kasus korupsi segera tuntas ditangani," ungkap Ketua PB Imade, Moh Taufik, Jumat (27/12).

Seusai diterima staf Kejari Demak Sugiyono, dua perwakilan mahasiswa yakni Moh Taufik dan Syaifullah menemui Kasi Pidsus Kejari Demak Dafit Supriyanto, mereka menerima kejelasan seputar penanganan kasus korupsi itu.

Menurut Dafit, kasus DPID sudah naik kepenyidikan, pihaknya sudah mengantongi nama calon tersangka. Terkait bansos Sapi, belum ditemukan dugaan korupsinya, karena sapi bunting yang dibantukan sesuai.

"Soal kasus bedah rumah, sudah perdalam, ditemukan ada indikasi pemotongan sekitar Rp 300 ribu - Rp 800 ribu, ada pembayaran bedah rumah pada tahap pencairan ke-2 belum terbayar tunai," jelasnya mewakili Kajari Demak Zairida.

Untuk penindakan pada korupsi pada PD BPR BKK Demak, penindakan hanya sampai pada tingkat cabang, karena kredit yang dimoduskan dibawa Rp 25 juta. Kredit tersebut hanya kewenangan cabang. Sedangkan kredit yang dilakukan tersangka, lancar sehingga dalam pemeriksaan rutin tidak ditemukan penyimpangan.

Soal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada kasus korupsi Pasar Bintoro sudah sesuai dengan hasil evaluasi pimpinan. Dar alasan Tim Ahli dari UGM bangunan layak dan aman, tetapi ada klausul, bila cor beton tidak segera ditutup akan rusak, sehingga SP3 diputuskan. (swi)

Newer Post Older Post