Kecamatan Mijen

Warga Jatisari Minta Dibuatkan Masjid

MIJEN-FORUM Komunikasi Takmir Masjid dan Musholla (FKTMM) Perumahan Jatisari, Kecamatan Mijen, berharap agar Pemkot Semarang bersedia membangunkan masjid raya di wilayah perumahan mereka. Permintaan ini mereka sampaikan di sela-sela peringatan Hari Raya Idul Adha di alun-alun BSB Jatisari, belum lama ini.

Selama ini, dalam menjalankan kegiatan keagamaan, warga memanfaatkan masjid di sekitar perumahan yang kondisinya cukup kecil. Di perumahan ini, terdapat lima masjid dan tiga musholla. Namun, lebar atau luas sarana keagamaan itu dinilai terlau kecil serta hanya bisa menampung sebagian kecil penduduk.

Sehingga, diperlukan masjid yang cukup besar sekelas masjid raya agar bisa menampung keseluruhan warga perumahan yang kini mencapai hampir lima ribuan KK ini. Siswanto, salah satu anggota FKTMM Perumahan Jatisari Kecamatan Mijen, mengatakan, dalam site plane Perumahan Jatisari, pihak pengembang sudah merencanakan alun-alun BSB Jatisari, yang kemarin digunakan warga untuk Sholat Idul Adha, untuk pendirian masjid. Atas niatan tersebut,
pihak pengembang sudah menyerahkan lahan yang luasnya hampir mencapai 5 ribu meter persegi itu ke pemkot.

“Niatan pengembang menyediakan fasilitas umum dalam bentuk lahan untuk masjid sudah sangat bagus. Untuk itu, sekarang tinggal pemkot memiliki niatan untuk memperhatikan kebutuhan warganya atau tidak. Kita kwatir, lahan yang sudah diserahkan pengembang ini tidak dimasukkan dalam daftar aset pemerintah.

Jika tidak terdaftar, bisa-bisa aset tersebut hilang begitu saja dan impian warga untuk memiliki masjid raya ikut hilang,” tutur Siswanto. Adukan Informal Warga sendiri sudah mengadukan persoalan tersebut ke DPRD Kota Semarang secara informal, dengan Wakil Ketua DPRD dari PKS, Ahmadi yang tinggal di wilayah Kecamatan Mijen. Kepada Ahmadi, mereka berharap banyak agar mimpi untuk memiliki masjid raya itu terwujud.

Terpisah, Ahmadi yang ditemui Harsem di kediamannya mengatakan, pihaknya sudah menanyakan persoalan tersebut ke Dinas Tata Kota dan Pemukiman (DTKP) Kota Semarang. Namun, jawaban dari DTKP tidak memuaskan pihaknya. “Hingga saat ini belum jelas apakah DTKP sudah memasukkan lahan yang peruntukannya untuk masjid itu ke dalam daftar aset pemerintah atau tidak. Saya hanya melihat, lahan itu memang belum pernah dimasukkan dalam
daftar aset pemerintah,” jelasnya.

Politisi PKS ini mengakui, pengembang memang sudah lama menyerahkan lahan masjid itu ke pemkot, sekitar tiga tahun lalu. Dengan belum terdaftarnya lahan tersebut ke daftar aset pemerintah, jadi salah satu bukti masih lemahnya pendataan dan pengelolaan aset oleh pemkot.
Padahal, lemahnya pendataan dan pengelolaan aset ini, dapat dimanfaatkan oknum pejabat atau pihak pengembang untuk menguasai lahan secara pribadi dengan peruntukan secara pribadi pula.

“Jika tidak terdaftar dalam aset, jalan untuk menguasai lahan itu secara pribadi oleh perseorangan sangat terbuka lebar. Dan ini, sangat merugikan pemerintah sendiri. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi, warga sangat membutuhkan kiprah pemkot dalam memenuhi kebutuhan warganya, termasuk sarana peribadatan,” tandas Ahmadi. (muhammad ibnu abas - harian semarang)

___________
Dipersilahkan jika ingin mengcopy dan menyebarluaskan artikel pada blog ini dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama dan bukan untuk disalahgunakan. Namun perlu diingat, wajib menyertakan penulis/sumber blog ini http://hariansemarangbanget.blogspot.com. Terima kasih. (By: tonitok).

Newer Post Older Post