Wildani Hefni Momentum Penegakan Hukum

Wildani Hefni, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang

Hiruk pikuk tentang Nazaruddin terus berkumandang menjelang kepulangannya dari Cartagena, Kolombia. Publik banyak berharap tertangkapnya Nazaruddin segera membuktikan nyanyiannya yang selama ini cukup menjadi perbincangan publik.

 

Seperti diketahui, Nazaruddin berkicau dan menuding berapa politikus terkemuka. Di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan para pejabat KPK, yakni Chandra M Hamzah, M Jasin, Ade Rahardja, Johan Budi SP, dan Roni Samtana. Tudingan itu sampai mendorong KPK membentuk komite etik untuk membuktikan kebenarannya.
 

Praktis ocehan Nazaruddin menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Publik dihadapkan pada realita yang membingungkan. Mengapa? Karena ocehan Nazaruddin hanya beredar melalui rekaman wawancara via Skype yang dimoderasi praktisi citizen journalism, Iwan Piliang. Ocehan itu jauh dari muka hukum sehingga publik gelap mengikuti kasus tersebut.
 

Karena itu, ditangkapnya Nazaruddin menjadi momentum pembuktian akan segala ocehan yang selama ini santer menjadi trending topic di pelbagai media. Kepulangan Nazaruddin harus benar-benar menjadi kunci utama untuk membangun kembali integritas penegakan hukum dan mendorong realisasi penyelenggaraan good governance yang transparan. Elemen-elemen masyarakat sipil mesti digerakkan untuk secara ketat mengawal penanganan kasus Nazaruddin.
 

Terlepas, apakah keberadaan Nazaruddin selama ini memang sengaja “disembunyikan” agar bisa mereduksi berbagai kemungkinan yang bisa menghantam jaringan di level elite, namun yang terpenting keberadaanya harus mampu memberikan titik terang akan kondisi kebingungan publik selama ini.
 

Tanpa pretensi untuk memojokkan dan mencitrakan, risiko terkaitnya nama-nama penting dari partai politik tertentu merupakan bagian dari momentum “bersih-bersih”. Apalagi terkait dengan beberapa nama dari institusi KPK. Jika skandal ini bisa dituntaskan hingga ke akar, tentu publik akan melewati salah satu fase penegakan hukum yang terang benderang.

Newer Post Older Post