Buntut Brimob Tewas Pasca-HUT OPM

BUMI Papua terus memanas. Selain aksi unjuk rasa, baku tembak terus terjadi. Sudah banyak tewas. Ya warga, anggota polisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan mereka yang disebut sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka.

Terakhir Sabtu (3/12) lalu, dua anggota Brimob Mabes Polri, Bribda Ferliyanto Kaluku dan Eko Afriansyah, tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata di Kali Semen Kampung Wandinggobak, Kabupaten Puncak Jaya.

Polisi sudah mengenal dan sedang memburu para pelaku penembakan itu. “Berdasarkan data, kami memang sudah mengenal siapa yang menembak dua anggota Brimob itu.Tapi belum bisa menyampaikannya sekarang,” kata Juru Bicara Mabes Polri Boy Rafli, kemarin.

Boy menegaskan bahwa diperlukan bukti yang lebih akurat dan kuat untuk membekuk para penembak dua polisi itu. Tapi dia menambahkan bahwa para pelaku itu terkait juga dengan kelompok yang menyerang Mapolsek di Puncak Jaya.

Aksi penyerangan di Puncak Jaya itu berlangsung pertengahan November lalu. Sekelompok orang bersenjata membombardir Kapolsek Domingus Awes dan anak buahnya. Akibatnya, Pak Kapolsek tewas di tempat. Semenjak aksi penembakan terhadap Dominggus itu, sampai kasus penembakan terakhir Sabtu pekan lalu tersebut, polisi masih memburu siapa pelakunya. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini, kata Boy, masih dalam tahap penyidikan.

Polisi memerlukan waktu yang lama menangkap para pelaku penembakan karena kondisi lapangan yang sangat sulit.

Kelompok yang menyerang itu, kata Boy, terdiri dari 5 hingga 10 orang. Tapi belum bisa dipastikan berapa jumlah senjata yang mereka punya. “Yang pasti mereka menggunakan senjata api. Sementara jenisnya masih diidentifikasi, karena baru selesai dilakukan visum,” ujarnya. Dua anggota Brimob itu mengalami luka parah di leher dan kepala.

Alam yang Ganas

Polisi terus memburu para pelaku ke hutan Puncak Jaya. Tapi ini bukan perkara gampang. Selain harus waspada dengan kelompok bersenjata yang bisa menyergap sewaktu-waktu, Puncak Jaya itu terletak di pegunungan yang ganas dengan lembah yang terjal. Cuaca juga kerap kali tidak menentu. Hujan dan berkabut.

Selain alam yang ganas, situasi keamanan Papua memang tidak stabil. Eskalasi ancaman sangat terasa saat perayaan hari ulang tahun OPM 1 Desember lalu. Terjadi kerusuhan dalam perayaan tersebut. Beberapa polisi terluka akibat diserang sekelompok orang. Tapi pemerintah mengkalim mereka bisa mengendalikan situasi.

“Memang ada kumpul-kumpul orang dan jumlahnya tidak besar, dan itu bisa kami selesaikan dengan baik,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai Rapat Pleno Persiapan Peringatan Hari Nusantara 2011 di Gedung Kemenhan, Jakarta, Jumat (2/12).

Purnomo menjelaskan bahwa sebelum HUT OPM pada 1 Desember lalu, pemerintah sudah melakukan antisipasi di beberapa wilayah di Papua, antara lain di Sorong, Manokwari, Puncak Jaya, Wamena, Jayapura, dan Timika yang memang perlu dilakukan pengamanan dengan baik.

Menurut Purnomo, ada empat hal yang perlu dicermati di Papua. Pertama, ada yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tapi itu kelompoknya kecil. Oleh karena itu, tidak ada operasi militer di Papua.

Kedua, masalah PT Freeport Indonesia yang merupakan persoalan korporasi. Ketiga, masalah dari implementasi otonomi khusus. “Salah satu yang akan diperbaiki adalah dengan adanya UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat),” jelas Purnomo.

Pemerintah Harus Tegas

Sementara itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Ryamizard Ryacudu mengatakan, harus ada tindakan tegas, yaitu menangkap para pelaku penembakan.

“Kalau ditembak, kalau kita tahu pelakunya, segera tangkap. Enak saja mereka nembak-nembak. Harus ditangkap,” kata Ryamizard di sela-sela seminar yang digelar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri (FKPPI) Bali, di Denpasar, Sabtu (3/12).

Menurutnya, pemilik senjata berapi saja harus ditertibkan, apalagi menyerang aparat keamanan. “Di Bali atau di Jakarta, memiliki senpi tanpa izin ditangkap kok. Apalagi menembak,” ujarnya.

Saat ini, menurut Ryamizard, situasi di Papua memang sangat tak menguntungkan. Namun, tetap harus ada ketegasan. Hal tersebut  berupa keyakinan sikap bahwa Papua bagian tak terpisahkan dari NKRI. “Papua bagian dari NKRI dan itu harga mati. Tidak ada lagi kata merdeka dan lain sebagainya,” tandasnya.

Soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua, Ryamizard menegaskan, kalau HAM juga harus memayungi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya segelintir orang.

“HAM kita Pancasila, jelas itu. Dua ratus tujuh puluh tiga juta rakyat Indonesia, itu kalau HAM mau diberlakukan setara, bukan hanya untuk kepentingan satu atau dua orang saja. Jangan sampai satu, dua, tiga orang mengalahkan 237 juta rakyat atas nama HAM.  Jadi, TNI harus ada di depan melindungi itu,” kata Ryamizard. (dnr)

Newer Post Older Post