PNS di Solo Doyan Selingkuh

PNS yang selingkuh atau berbuat asusila dengan bukan pasangan resminya di penginapan, dinilai kian meresahkan. Mayoritas terjadi di Solo. Dewan mendesak tindakan tegas pemerintah.

PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) di beberapa daerah ternyata doyan ngeseks dengan pasangan resminya atau selingkuh di sejumlah tempat penginapan, dan mayoritas terjadi di Kota Surakarta.

Demikian disampaikan anggota dewan saat melaporkan hasil reses di Sidang Paripurna DPRD Jateng, kemarin. Temuan mengejutkan tersebut dipaparkan oleh anggota Fraksi PAN, Sri Marnyuni.

“Kami mendapatkan banyak sekali keluhan dan laporan soal PNS di Jateng yang melakukan selingkuh. Bahkan, perbuatan asusila tersebut dilakukan pada saat jam kerja dan dalam kondisi masih mengenakan seragam PNS,” kata Sri Marnyuni.

Dalam laporan itu disebutkan, kelakuan para PNS nakal tersebut hampir terjadi di seluruh wilayah Jateng. Namun, mayoritas terjadi di Surakarta, sedangkan sisanya terjadi di Semarang, Karesidenan Kedu, dan beberapa kota besar lainnya.

“Paling banyak kami mendapatkan laporan dari Kota Surakarta, dan apa yang dilakukan mereka jelas-jelas sudah sangat meresahkan. Sampai-sampai kader kami bisa mengetahui gelagat para PNS tersebut ketika ingin berselingkuh di hotel,” imbuhnya.

Modus yang dilakukan para PNS yang berselingkuh pun mudah ditebak. Biasanya untuk menutupi seragam dinas yang dipakai, mereka cukup mengenakan jaket. Dan, tempat selingkuh paling favorit mereka adalah hotel-hotel yang ada di pinggiran kota.

“Kondisi seperti ini jelas-jelas meresahkan dan memprihatinkan, apalagi mereka adalah aparatur negara yang harusnya bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang baik di mata masyarakat. Ditambah lagi, perbuatan mereka juga telah mencemarkan kredibilitas institusi Korpri sebagai wadah PNS,” kata anggota Fraksi PAN lain, Khoirul Ikhsan.

Dampak Negatif

Dengan adanya temuan tersebut, kalangan dewan mendesak Pemprov Jateng untuk segera mengambil tindakan tegas berupa penertiban atas perbuatan yang dilakukan para PNS nakal itu. Karena jika tidak, maka dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak negatif pada kinerja PNS dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

“Dari pihak kami sendiri telah melakukan survei dengan menggandeng LSM dan beberapa unsur masyarakat terkait perbuatan asusila tersebut. Namun yang jelas, nantinya dari pemerintah perlu membuat perda yang mengatur tentang perilaku bermasyarakat para PNS, aparat pemerintahan, dan juga pejabat,” pungkasnya. (hep/dnr)

Newer Post Older Post