BBM Nonsubsidi Dimulai, Hendi akan Tarik Mobil Dinas yang Melanggar

Plt Walikota sedang memasang stiker penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi pada mobil dinas secara simbolis . (HARSEM/LISSA FEBRINA)

Mulai Rabu, 1 Agustus 2012 Pemerintah Kota Semarang, memasang stiker penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi pada mobil dinas. Dua lembar stiker sosialisasi tersebut dipasang di bagian depan dan kaca belakang sebelah kiri mobil.

Plt Walikota Hendrar Prihadi, mengatakan kebijakan pergantian BBM dari premium ke pertamax merupakan instruksi dari pemerintah pusat khususnya dari Menteri ESDM. “Instruksi tentang penggunaan pertamax pada semua mobil dinas ini sesuai dengan Inpres Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Energi dan Air,” ujar Plt Walikota yang akrab disapa Hendi ini usai memasang stiker secara simbolis pada beberapa mobil dinas di halaman Balaikota, kemarin.

Hendi berharap dengan adanya kebijakan ini, seluruh jajaran pemkot Semarang khususnya yang memakai mobil dinas bisa mematuhi instruksi pemerintah pusat tersebut. Pemasangan stiker ini untuk menandai dimulainya penggunaan bahan bakar nonsubsidi pada kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Semarang.

“Di hari pertama pemasangan stiker ini saya sangat berharap kawan-kawan yang ada  di seluruh jajaran pemkot Semarang khususnya yang memakai mobil dinas bisa mematuhi apa yang sudah diputuskan pemerintah pusat khususnya dari menteri ESDM,” tegasnya.

Hendi dengan tegas mengharapkan tidak ada pelangganaran penggunaan BBM bersubsidi. “Jika ada  aparat yang tidak konsisten dan komit terhadap peraturan, akan saya tindak tegas, termasuk menarik mobil yang dipakai,” beber Hendi.

Terkait pengawasan Hendi mengatakan ini sudah jelas, karena setiap SPBU akan memberikan informasi kepada kita dan masyarakat juga bisa memberikan informasi pada P5 (pusat penanganan pengaduan pelayanan publik) gedung Moh Ikhsan lantai 2 Jalan Pemuda 148 Semarang.

Saat ini, Pemkot Semarang memiliki 2.172 unit kendaraan dinas roda dua, dan sebanyak 681 unit mobil dinas yang menggunakan BBM bersubsidi. Pemasangan stiker ini dilakukan untuk semua kendaraan dinas nantinya.

Sementara itu Supervisor SPBU Pandanaran Hedit Haryanto mengatakan, sesuai dengan peraturan Menteri ESDM No 12 tahun 2012, di seluruh SPBU termasuk di SPBU Pandanaran sudah dipasang stiker berwarna hijau yang bertuliskan “Hanya 3” (yang tidak boleh isi premuim per 1 Agustus 2012).

“Adapun 3 kendaraan yang tidka bisa menggunakan peremium adalah mobil/motor plat merah, kedua mobil/motor TNI/POLRI dan ketiga berstiker khusus. Untuk ini kami juga sudah menyediakan dua pengawas dari PPH Migas yang bekerja selama 24 jam, dan kami juga memiliki 9 CCTV untuk memantau ini,” ujar Hedit.

Jika ternyata masih ada kendaraan plat merah yang memaksa, semua penjaga SPBU sudah di instruksikan mencatat plat nomor kendaraan tersebut dan dilaporkan kepada Pertamina. “Kita juga sudah menyediakan layanan pengaduan ke nomor 500000,” tuturnya. (lif/11)

Newer Post Older Post