Dua Tahun Widya Kandi-Mustamsikin, Jalan Rusak Jadi Masalah Klasik

 RUSAK PARAH: Pengendara melintas di Jalan Dukuhsari, Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel yang rusak parah.  (HARSEM/ROSYID RIDHO-JBSM)

DEMAK- Pada 23 Agustus 2012, tepat dua tahun Bupati Widya Kandi Susanti dan Wabup Muh Mustamsikin memimpin Kendal. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan PKB itu menang dalam Pilkada Kendal 2010. Banyak pembangunan berhasil dicapai, namun jalan rusak masih menjadi persoalan klasik.
 

Kebanyakan jalan rusak merupakan jalan kabupaten. Sektor perekonomian ikut terkena dampak dari kondisi jalan. Jika kondisi jalan halus, perekonomian warga akan meningkat.
 

Sekretaris Fraksi PKS Kartika Nursapto mengatakan, jalan rusak tingkat kabupaten disinyalir sengaja dibiarkan. Dia mencontohkan jalan rusak di Ngampel sudah lama. Namun, hingga kemarin, belum ada perbaikan serius. Bila ada, sifatnya hanya tambal sulam.
 

“Jika dibiarkan, berimbas pada banyak hal khususnya terhadap sektor perekonomian. Pemkab harus lebih memperhatikan kondisi jalan rusak di Kendal,” kata dia.
Anggota Komisi C DPRD Taufiqullah menambahkan, tidak hanya jalan rusak yang perlu menjadi perhatian. Menurutnya, bupati perlu melakukan pembenahan SKPD. Sebab, mereka belum mampu bekerja transparan.
 

“Posisi pemerintahan saat ini bisa saya sebut wajar pengecualian. Maksudnya ya itu tadi, SKPD perlu lebih transparan dalam penggunaan anggaran. Bupatinya sudah bagus karena bekerja sesuai undang-undang,” jelasnya.
 

“Program jelajah desa sangat positif. Menunjukkan bupati ingin mengetahui persoalan yang terjadi di masyarakat, tidak hanya sekadar mendapat laporan dari SKPD asal ibu senang,” imbuh Ketua Fraksi PPP itu.
 

Widya Kandi tidak menampik jalan rusak masih menjadi pekerjaan rumah. Dalam beberapa kesempatan, dia mengaku untuk memperbaiki jalan rusak di Kendal dibutuhkan anggaran Rp 400 miliar. Jumlah itu tidak sedikit. Sementara setiap tahun, Pemkab hanya bisa menganggarkan sekitar 10 persen.
 

“Dalam dua tahun terakhir, kami telah menganggarkan perbaikan sarana dan prasana jalan rusak mencapai Rp 100 miliar. Anggaran pemkab, provinsi, dan pemerintah pusat sangat terbatas. Sementara jalan yang butuh perbaikan sangat banyak,'' katanya. (Rosyid Ridho-JBSM/16)

Newer Post Older Post