KPK Rekam Rapat Banggar

KETERANGAN PERS: Kepala BPKP Perwakilan Jateng Sudjono saat memberikan keterangan pers usai Rapat Banggar DPRD Jateng di Gedung Berlian, Rabu (1/8). (SM/Royce Wijaya SP)

SEMARANG- Rapat anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng di ruang rapat Banggar, lantai IV Gedung Berlian, Rabu (1/8) tampak berbeda dari biasanya. Sebab, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jateng Bambang Priyoko ini mendapatkan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng, KPK merekam seluruh pembahasan rapat Banggar DPRD.

Supervisi ini dilakukan untuk mengantisipasi agar wakil rakyat tak terpeleset ke dalam persoalan hukum. Dalam rapat itu, perwakilan KPK tidak dapat hadir tetapi diwakili tim BPKP yang berjumlah sembilan orang. 

"Anggota KPK sibuk, orangnya terbatas maka tidak bisa hadir. Namun, semuanya sudah diserahkan ke saya selaku timnya, tim Korsub (koordinasi dan supervisi-red ) KPK dan BPKP," kata Kepala BPKP Perwakilan Jateng Sudjono di sela-sela rapat yang diikuti 50 orang anggota Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jateng.

Menurut dia, tim Korsup KPK dan BPKP ini mengamati, memantau, dan mendengar mekanisme dalam rapat Banggar DPRD Jateng. Di Banggar, sistem penganggaran yang dibahas terkadang meleset. Karenanya, tim Korsup meminta bagaimana  proses penganggaran dimulai dari perencanaannya seperti konsepnya apa, undangan mana, siapa yang diundang, termasuk daftar hadirnya.

Pihaknya mencontohkan pada kasus dugaan korupsi Hambalang dan Wisma Atlet SEA Games di Palembang ini bisa jadi bermuatan politis atau uang.

Apakah ada indikasi penyimpangan dalam proses penganggaran hingga mengakibatkan Pemprov dan DPRD Jateng disupervisi, Sudjono menyatakan, tidak mengetahuinya. "Yang saya tahu, jumlah pimpinan ada lima orang, kini tinggal tersisa tiga ya? Untuk kasus Riza Kurniawan (Wakil Ketua DPRD Jateng-red ) yang ditahan di Mageleng, itu menurut saya berawal dari perencanaan," tandasnya.

Menurut Bambang Priyoko, rapat Banggar yang disupervisi ini berjalan seperti biasanya dan dinamis. Tim Korsup ini hadir untuk mendengarkan dinamika rapat agar mereka mengetahui mekanisme penganggaran. Terkait proses pemotretan, perekaman, dan pemfilman rapat, hal ini tidak menjadi persoalan. Sebab, memang begitulah dinamika rapat Banggar, semuanya tidak ada yang disembunyikan.

"Bahkan, dalam rapat itu sudah menghasilkan keputusan sesuai agendanya yaitu laporan komisi-komisi tentang perubahan APBD Jateng 2012. Rapat ini sudah ada hasil keputusannya sehingga hanya berlangsung satu hari saja," tandasnya.

Terpisah, Gubernur Bibit Waluyo menyatakan dukungannya terhadap supervisi KPK. Kehadiran perwakilan komisi itu dianggapnya menguntungkan bagi Pemprov Jateng.

"Justru bagus ada supervisi KPK sehingga tim yang diturunkan bisa melihat langsung proses perencanannya. Di hadapan kami semua, baik DPRD Jateng maupun perancang anggarannya, semuanya akan menjadi jelas," kata Bibit Waluyo, Senin (30/7).

Dengan adanya KPK, persoalan akan menjadi jelas karena proses perencanaannya sudah terdeteksi dini apakah itu baik atau buruk. Diakuinya, KPK memang semestinya harus turun ke lapangan secara langsung. (J17,H68-JBSM/11 )

Newer Post Older Post