Banyak Pungutan, Kepala SDN Kendaldoyong 1 Dituntut Mundur

(HARSEM/SUKMAWIJAYA)
DEMO: Sejumlah wali murid SDN Kendaldoyong 1 berdemo soal pungutan sekolah

DEMAK- Kesal karena banyak pungutan di sekolah setiap tahun, puluhan orang tua dan wali murid SDN Kendaldoyong 1 Kecamatan Wonosalam, menuntut mundur kepala sekolahnya, kemarin.
Merasa keberatan, mereka beramai-ramai mendatangi sekolah menuntut kejelasan pengutan tersebut. Bahkan sebagian orang tua murid mendesak Kepala SDN Kendaldoyong 1, Sri Wahyuningsih untuk mundur dari jabatannya.

Mereka menanyakan soal pungutan berupa iuran pavingisasi senilai Rp 50 ribu per siswa, iuran Rp 45 ribu untuk beli Lembar Kerja Siswa (LKS), Rp 5.000 untuk pengambilan rapor, dan uang Rp 40 ribu untuk jimpitan wajib.

Seorang wali murid, Selamet (38), warga Desa Kendaldoyong menegaskan, Kepala SD sudah banyak membebani para orang tua siswa. Sejumlah iuran yang tak jelas peruntuknya sering ditagih melalui para siswa. Sementara iuran itu tak ada kesepakatannya atau dasar aturannya.

Seperti pengadaan LKS seharusnya bisa dianggarkan dari dana operasional sekolah (BOS). “Kenapa tidak dianggarkan, malah siswa disuruh membayar LKS setiap satu semester,” ucap Selamet. Hal senada disampaikan oleh oran tua siswa lain, yaitu Sulchan, Solikul Hadi dan Sobirin, semuanya warga Desa Kendaldoyong. Selama tiga tahun Sri Wahyuningsih menjabat di SDN Kendaldoyong 1 selalu meminta iuran.

Tolak Pavingisasi
Terakhir bantuan siswa miskin (BSM) senilai Rp 390 ribu untuk 44 siswa, rencananya malah direalisasikan untuk pavingisasi, sementara siswa yang berhak tidak menerimanya. Sementara rombongan wali murid yang datang, dipersilakan masuk di ruang kelas, mereka berdialog dengan Kepala SD dan Kepala Komite SDN Kendaldoyong 1, Parsidi. Beberapa orang tua siswa masih keberatan dengan penjelasan dan keputusan Kepala SD, mereka memilih keluar dari ruangan dan berteriak-teriak menyoal penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala SD.

Terpisah, Kepala SDN Kendaldoyong 1 Sri Wahyuningsih menegaskan bila dirinya tak melakukan penyimpangan yang dituduhkan oleh para wali murid. Segala sesuatu kegiatan yang menyangkut keuangan atau meminta iuran sudah dirapatkan dengan Komite Sekolah dana wali murid, seadanya ada yang tak menerima bisa disanggah saat rapat sebelumnya.

“Terkait dengan LKS, tidak bisa dianggarkan dalam BOS, selanjutnya kami menarik iuran tersebut,” katanya. Terkait demo yang dilakukan oleh para wali murid, Sri berpendapat ada sejumlah penyusup, seseorang bukan wali murid berupaya memprovokasi orang tua siswa.

Terkait surat tuntutan mundur dirinya, Sri Wahyuningsih tak menggubrisnya, karena surat itu terlihat seperti surat kaleng, kendati ada tembusan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Bahkan dalam kesempatan dialog, dia menanyakan kebenaran tanda tangan dari 21 wali murid yang menyetujui dirinya dipindah.

Ketua Komite SDN kendaldoyong 1, Parsidi mengatakan, dalam dialog tersebut pihaknya akan membatalkan dana BSM untuk pavingisasi. “Sebelumnya wali murid sudah setuju dana itu untuk pavingsasi, karena proyek belum dilaksanakan kami akan mengembalikan dana tersebut,” ungkap Parsidi.

Terpisah, Kepala Dindikpora Demak H Afhan Noor mengaku prihatin dengan kondisi tersebut, selanjutnya pihak dinas akan mencoba mengevaluasi persoalan yang muncul.  “Kalau pembelian LKS sebenarnya bisa dimasukkan dalam dana BOS,” jelasnya didampingi Kepala Bidang TK SD, Khumaidullah, kemarin.

Dan terkait BSM, Afhan melarang untuk pembangunan paving, dana itu merupakan bantuan untuk siswa miskin, sebaiknya segera diberikan pada sejumlah siswa sesuai pagu bantuan tersebut. Terkait mencopot jabatan Kepala SD, hal ini bukanlah pekerjaan yang gampang, harus melalui evaluasi dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. (swi/15)

Newer Post Older Post