Panwaslu Temukan KTA ‘Siluman’

JUMPA PERS: Tiga anggota Panwaslu Demak saat jumpa pers

DEMAK-Kali pertama masuk kerja, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Demak telah menemukan ratusan kartu tanda anggota (KTA) ‘siluman’ alias diragukan milik beberapa partai politik yang mengikuti verifikasi faktual di KPU.

Sejak dilantik oleh Bawaslu Propinsi Jateng, Senin (12/11) lalu, secara resmi lembaga pengawas ini mulai bekerja. Tiga anggota Panwaslu meliputi Khoirul Saleh sebagai Ketua sekaligus Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi SDM Jeni Fariadi, dan Divisi Penyelesaian dan Penanganan Sengketa Ulin Nuha.

“Saat ini kita baru menemukan beberapa KTA milik partai yang diragukan keabsahannya,” kata Ketua Panwaslu Demak Khoirul Saleh saat melakukan jumpa pers di Sekretariat Panwaslu Demak Jalan Kiai Mughni Nomor 6 Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak kemarin.

Ketika melakukan sampling 10 persen dari nama-nama anggota partai yang terdaftar memiliki KTA, pihaknya menemukan kejanggalan. Seperti, ada nama didaftar namun bersangkutan mengaku bukan anggota partai terkait, dan terdapat nama lengkap alamat rumah di daftar pemilik KTA partai, tapi setelah dicek orangnya tak ada alias fiktif.

Lanjut Ulin Nuha, pihaknya sengaja melakukan survei secara random, ternyata menemukan beberapa nama tersebut. Kendati demikian Panwaslu tak mau berterus terang nama-nama partai yang banyak menggunakan KTA ‘siluman’. Walaupun demikian Khoirul mengakui temuan KTA ‘siluman’ banyak didominasi oleh Partai Demokrat. Dan pihaknya, segera mengkoordinasikan persoalan ini ke tingkat Bawaslu Jateng, sebagai bentuk antisipasi.

Jeni Fariadi menambahkan, masa bhakti Panwaslu selain mengawasi pelaksanaan Pilgub Jateng 2013 juga mengawal pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. “Sudah dua hari ini Panwaslu menyiapkan Kantor Kesekretariatan, dan membuka pengumuman pendaftaran anggota Panwaslu Kecamatan,” ungkapnya.

Rencananya pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi akan dimulai tanggal 21-25 November, diteruskan seleksi tertulis dan wawancara. “Dan sesuai dengan jadwal, Desember Panwaslu Kecamatan harus sudah terisi,” tambahnya.

Diharapkan sebelum tahapan Pilgub Jateng, Panwaslu Kecamatan sudah bekerja dan bisa membantu meneliti daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4), dan mengawasi pelaksanaan Pilgub sehingga bisa mengeliminasi pelanggaran yang akan terjadi. (swi/tab)    

Newer Post Older Post