60 Persen Berada di Jawa 2,3 Juta Rumah Tidak Layak Huni

HARSEM/SMNetwork/Nur Kholiq
Mensos Salim Segaf Al Jufri berdialog dengan salah satu warga Desa Puspo, Kecamatan Bruno, Purworejo yang menerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni, kemarin.

PURWOREJO-Jumlah rumah penduduk di Indonesia yang tidak layak dihuni ternyata masih sangat banyak. Kemensos mencatat sedikitnya 2,3 juta rumah yang kondisinya tidak layak huni. Dari jumlah itu, 60 persen berada di pulau Jawa.
    

"Jumlahnya secara nasional masih cukup banyak. Pemerintah secara bertahap akan berupaya terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Antara lain melalui program bedah kampung," ujar Mensos Salim Segaf Al Jufri saat meresmikan program bedah kampung di Desa Puspo, Kecamatan Bruno, Purworejo, kemarin.
 

Peresmian program bedah kampung itu dihadiri Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, anggota DPR  Komisi VIII Ina Amania, Bupati Purworejo Mahsun Zain, serta sejumlah pejabat dari Kemensos, Pemprov Jateng, serta Pemkab Purworejo.
 

Lebih lanjut diungkapkan Salim, tahun 2012  ada 15 ribu rumah tidak layak huni yang mendapatkan bantuan lewat program bedah kampung. Rencananya tahun 2013 Kemensos  akan kembali melakukan program yang sama dengan sasaran 100 ribu rumah. "Provinsi Jawa Tengah yang paling banyak," katanya.
 

Menurut Salim, rumah merupakan sarana yang menjadi perekat sekaligus pembangkit nilai-nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat. Oleh karenanya keberadaan rumah sangat penting. Upaya Kemensos membangkitkan kesetiakawanan sosial dengan melakukan program bedah rumah, sehingga berimplikasi pada revitalisasi nilai-nilai kegotongroyongan sekaligus pemberdayaan masyarakat.
 

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengucapkan terima kasih atas bantuan program bedah kampung dari Kemensos. "Program ini sangat membantu masyarakat untuk semakin berdaya. Nilai kegotongroyongan bisa muncul," katanya.
 

Diakui Bibit, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah masih cukup banyak. Dari total penduduk yang tercatat 39 juta lebih, 14, 6 persen atau sekitar 4,5 juta merupakan penduduk miskin yang penyebarannya berada di 35 kabupaten/kota. "Kami terus berupaya menekan angka kemiskinan. Salah satunya dengan strategi peningkatan infrastruktur agar masyarakat bisa memberdayakan potensi di lingkungan masing-masing," katanya.
 

Bibit mengkritik kriteria kemiskinan yang ada sekarang ini terlalu jelimet. Dicontohkan rumah tidak layak huni karena lantainya tidak keramik. "Juga tidak ada listrik dikatakan tidak layak huni. Semestinya tidak seperti itu," katanya.
 

Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg  menyebutkan di Purworejo masih terdapat 66.810 kepala keluarga yang masuk kategori keluarga fakir miskin tersebar di 494 desa/kelurahan pada 16 kecamatan. Dari jumlah itu,  8.420 kepala keluarga di antaranya tinggal di rumah tidak layak huni, namun yang diusulkan ke pemerintah pusat baru 1.501 rumah untuk diperbaiki. (H43/SMNetwork/njs)

Newer Post Older Post