Diduga Selewengkan Dana Bos Semua Kepsek SD Diperiksa Polisi

BOS pernah menjadi surga di kalangan siswa sekolah di Semarang. Tapi, kini, bakal jadi neraka bagi mereka yang pernah mencicipinya secara sembunyi-sembunyi.

Dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat SD tahun ajaran 2012 Kota Semarang, mirip bola api. Setelah belasan Kepala UPTD Dinas Pendidikan di 16 kecamatan di Kota Semarang diperiksa, kini giliran kepala sekolah di Sekolah Dasar (SD) di Kota Lumpia juga bakal diperiksa.

Penyidik Polrestabes Semarang menyatakan serius membongkar kasus dugaan korupsi tersebut. "Kami terus melakukan pengembangan, Jum'at (hari ini, red), Kepala UPTD akan kami periksa kembali. Pemeriksaan selanjutnya Selasa (29/1) pekan depan, tidak menutup kemungkinan semua kepala sekolah SD kami periksa," kata Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Harryo Sugihhartono di ruang kerjanya di Mapolrestabes Semarang, Kamis (24/1).

Dituturkan Harryo, pemeriksaan kepala sekolah dilakukan guna melakukan klarifikasi terkait pencairan dana Bos. Berdasarkan keterangan yang ada, dana Bos dicairkan oleh pihak sekolah melalui rekening.

"Jumlah nominal dana beragam. Pencairan itu diketahui oleh pihak UPTD. Kami masih menyelidiki apakah ada kerjasama antara pihak UPTD dengan pihak sekolah. Hal itu untuk mengetahui secara jelas di mana letak celah, dan bagaimana proses dugaan penyelewengan itu terjadi," ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang masuk di kepolisian, dalam program BOS 
terjadi praktik pemakaian anggaran negara tidak sesuai aturan. Contoh kasus yang ditemukan, sejumlah sekolah menggunakan dana BOS untuk mencetak Lembar Kerja Siswa (LKS).

"Menurut aturan, hal tersebut tidak diperbolehkan. Bahkan ini termasuk kejahatan komparasi," kata Harryo.

Penyelewengan lain di antaranya modus pengadaan buku latihan ujian nasional, yakni buku Bahasa Indonesia, Metematika, dan IPA. "Sejumlah SD di Kota Semarang sudah mencetak bahkan membagikan LKS tersebut kepada peserta didiknya. Kami telah mengamankan sejumlah barang bukti, berupa puluhan LKS siap edar," imbuhnya. 

Untuk menelusuri hal tersebut, Harryo juga akan melakukan pengecekan terhadap lembaga atau jasa percetakan yang diduga bekerjasama dalam kasus ini. Adapun tempat percetakan itu berada di Semarang.

"Kami masih menunggu hasil pemeriksaan, apakah ada unsur kerjasama atau tidak. Hal itu terus kami dalami untuk mengetahui apakah ada mark up anggaran yang merugikan masyarakat dan negara atau tidak," katanya. (abm/rif)

Newer Post Older Post