Jelang Pilgub, Data Penduduk Semrawut

Agus Tusono (HARSEM/ARIEL)

SEMARANG – Ternyata, masih rancunya data kependudukan tidak hanya terjadi di Provinsi Jateng. Namun, hal tersebut juga terjadi di 14 provinsi lainnya. Hal itu sangat disayangkan karena masa pencoblosan pilgub sendiri sudah hampir dekat. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Dinakertransduk) Jateng Agus Tusono mengakui pihaknya masih belum bisa menentukan soal jumlah pasti populasi Jateng pada saat ini.
 

Kerancuan itu sendiri muncul saat Pemprov Jateng menerima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kemendagri baru-baru ini. Dalam data itu menyebutkan, jumlah penduduk Jateng 2012 berjumlah sekitar 32 juta jiwa dengan jumlah pemilih sekitar 29 juta orang, sedangkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) milik pemprov berjumlah sekitar 39 juta dengan jumlah pemilih sekitar 26 juta orang.
 

“Memang, data itu harus disinkronkan sehingga tidak menimbulkan kerancuan lagi. Kita (Dinakertransduk) sendiri saat ini berusaha mengkaji kembali data penduduk yang ada,” katanya, seusai mengikuti rapat di Komisi A DPRD Jateng, kemarin.
 

Sementara, Kabid Kependudukan Dinakertransduk Jateng Susi Handayanie mengatakan ke-14 provinsi tersebut sekarang ini memiliki data ganda. Beberapa provinsi yang juga akan melaksanakan pilgub itu seperti Jabar yang memiliki selisih 10 juta jiwa antara DP4 dan DAK2, Jatim sekitar 5,6 juta jiwa, dan Bali sekitar 3 juta jiwa.

“Kondisi data ganda itu tidak hanya dialami di Jateng tapi juga provinsi lainnya yang akan melaksanakan pilgub,” kata Susi. Menyikapi hal tersebut, Komisi A DPRD Jateng tidak berencana untuk mendatangi Kemendagri. Namun, kalangan dewan bersama Dinakertransduk dan KPU Jateng akan bertemu dengan Komisi II DPR RI dalam waktu dekat ini.

Tembusi DPR

Anggota Komisi A DRPD Jateng Joko Purnomo mengaku pihaknya tidak akan mendapatkan jawaban memuaskan apabila mendatangi Kemendagri. Karena, Kemendagri sendiri akan mendesak agar daerah menggunakan DAK2 dalam pemilu.

“Kalau kita ke Komisi II DPR, maka yang DPR bakal memanggil Kemendagri untuk mempertanyakan banyaknya daerah yang memiliki data ganda tersebut. Kita berharap, tidak hanya Jateng saja, tapi provinsi lain pun akan mendapatkan jawaban dan solusi yang memuaskan atas persoalan data penduduk yang ganda tersebut,” kata Joko.

Ia menegaskan pula, data kependudukan harus sinkron dan tidak boleh berbeda-beda untuk tiap pemilu seperti pilgub, pileg, dan pilpres. “Ini harus disinkronkan. Tidak ada lagi data ganda untuk pilgub ataupun pileg atau pilpres. Kalau masih ada, maka akan ada gugatan,” tegasnya. (ano/tab)

Newer Post Older Post