Merasa Tali Asih Disunat Korban Normalisasi Ngadu ke Dewan

HARSEM/LISSA FEBRI NA
Keluarga Dibyoriono bersama sahabatnya mendatangi Ketua Fraksi PDIP Kadarlusman,     untuk mengadukan ketidakadilan yang dialaminya.

Merasa tali asih proyek normalisasi Banjir Kanal Barat yang menjadi haknya disunat oknum PSDA, seorang warga Gedung Batu mengadu ke dewan. Apa tanggapan oknum PSDA?

DIBYORIONO (48), salah satu warga Gedung Batu Timur RT 03 RW 08 Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat yang rumahnya terkena proyek normalisasi banjir kanal barat (BKB), Rabu (30/1) siang mengadu ke dewan. Pasalnya, dana tali asih rumahnya sesuai yang tertera di kwitansi bank, disunat oleh oknum pegawai PSDA dan ESDM Kota Semarang.

Dengan membawa istri dan dua anaknya, Dibyo yang juga didampingi oleh Edi Suproyogi (sahabat kecilnya yang telah menolong Dibyo dari awal kasus penggusuran muncul), mengadu ke dewan karena merasa telah diperlakukan tidak adil. Dibyo dan rombongan ditetima oleh Ketua Fraksi PDIP Kadarlusman di ruang fraksi DPRD Kota.

“Saya dan keluarga memohon dan minta bantuan dewan khususunya Pak Pilus, untuk mengambil hak saya yang semula. Tolong saya jagan dipermainkan seperti ini. Karena ganti rugi itu kan sudah sesuai dengan apa yang tertera di kwitansi bank BRI,” ujar Dibyo.

Dibyo merasa dirinya telah dirugikan dan menjadi korban ketidakadilan oknum pegawai PSDA dan ESDM Kota Semarang berinisial K yang telah menyunat uang tali asih pembebasan lahan rumahnya.

“Saya sudah menandatangani kwitansi Bank BRI, dan di sana tertulis Rp 12,5 juta, setelah uang saya ambil saya didatangi dan diajak oleh K masuk ke ruang kepala cabang. Dan saya disodori kertas kosong untuk ditandatangani. Dan K bilang saya harusnya mendapatkan jatah Rp 1,5 juta, sisanya untuk lainnya,” kata Dibyo menceritakan penyunatan uang tali asihnya.

Saat ini  uang tali asih sebesar Rp 1,5 juta itu telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari keluarga dan untuk membayar sewa Rusunawa Kaligawe. “Saya juga kecewa semula bilangnya rusunawa gratis, tapi ternyata bayar setiap bulan Rp 90 ribu, tambah administrasi, listrik dan air. Ini saya sudah jalan 3 bulan di rusunawa,” katanya memelas.

Ditambahka Edi Suprayogi (sahabat kecil Dibyo), kalau rakyat sudah menempati bentaran sungai dan tidak digusur atau dibiarkan, berarti itu sudah hak warga. “Bahkan anehnya kampung yang ditempati Pak Dibyo dan warga lainnya ini sudah memiliki RT RW, berarti ini sudah diakui. Harusnya ganti rugi sesuai dengan harga yang ada saat ini. Jangan seperti itu,” kata Edi.

Sementara itu Kadarlusman yang menemui langsung rombongan Dibyo mengatakan, pada prinsipnya siapapun orangnya dan apapun keluhannya, akan dibantu dan dicarikan solusinya, termasuk kasus Dibyo.

Kebetulan, lanjut Politisi PDIP yang akrab disapa Pilus ini, pihaknya tidak memiliki data lengkap. Namun pihaknya tetap berupaya untuk mempertemukan antara warga dengan pihak PSDA. Agar masing-masing bisa menjelaskan dan memberikan argumennya.

“Dari sana nanti akan bisa ketahuan, misalnya ternyata ada manipulasi atau penyelewengan, dan setelah itu kami baru bisa memutuskan dan mengambil langkah-langkah kedepan untuk warga. Kamis (31/1) kami akan bertemu lagi untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut, karena kasihan juga keluarga Pak Dibyo,” kata Pilus.

Terpisah, saat dihubungi via telepon, Kristijono Bendahara PSDA yang juga mengurusi tali asih proyek Jatibarang mengungkapkan, dirinya siap membawa semua bukti untuk pertemuan dengan dewan besok (hari ini).

“Saya akan beberkan semua bukti yang saya punya. Apa yang dikatakan Pak Dibyo itu tidak benar. Uang tali asih Rp 12,5 juta itu untuk 3 orang, yaitu untuk Pak Bisri Rp 10.480 ribu, Pak Muasali Rp 500 ribu, dan untuk Pak Dibyo sendiri Rp 1,530 ribu. Intinya saya siap dengan bukti yang saya punya,” tandas Kris pada Harsem. (lif/sae)

Newer Post Older Post