Buntut Ganti Rugi Lahan Kena Jalan Tol
SALATIGA – Sebanyak 87 warga yang memiliki sebanyak 126 bidang lahan di Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Salatiga yang lahannya terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo seksi III Bawen-Boyolali, belum menerima keputusan harga ganti rugi dari pemerintah.
Penolakan harga itu terlontar dari warga dalam sosialisasi pembangunan jalan tol, di Balai Kelurahan Kauman Kidul, Kamis (11/7) kemarin. Harga ganti rugi yang ditawarkan untuk warga terkena proyek jalan tol oleh Tim Pengadaan Tanah (TPT) dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pemkot Salatiga adalah untuk tanah pekarangan zona I senilai Rp 1.154.500 per m2, zona II Rp 357.750 per m2, dan zona III Rp 265.000 per m2. Lalu untuk tanah sawah zona I senilai Rp 293.000 per m2 dan zona II Rp 59.000 per m2, namun penawaran itu ditolak warga karena dinilainya terlalu rendah.
“Terus terang, kami menolak harga tanah yang ditawarkan pihak tim appraisal, meski untuk sosialisasi ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan. Kami meminta harga per meter perseginya sebesar Rp 600.000 hingga Rp 750.000. Namun, harga dari tim appraisal hanya Rp 340.000 per meter perseginya. Tanah saya seluas 284 meter persegi masuk pada zona III. Sekali lagi, kami tidak setuju dengan harga dari tim appraisal,” terang Purwanto (60), warga Kauman Kidul yang juga pensiunan PNS.
Penolakan akan harga juga dilakukan oleh Ny. Cicik Anggoro, bahwa dirinya mengaku sangat tidak puas dengan penilaian harga tanah yang dilakuan tim penilai independen (Tim Appraisal) yang dibentuk pemerintah provinsi Jawa Tengah. Tim penilai tidak masuk akal dalam menentukan harga ganti rugi tersebut. Dengan harga dari tim independen itu, diyakini untuk membeli tanah dan rumah seperti awalnya tidak akan mencukupi.
“Rumah saya yang berada di pinggir jalan raya hanya dihargai Rp 106 juta, padahal luasnya lebih dari 400 meter persegi termasuk bangunannya. Namun, oleh tim penilai, yang dihitung hanya sekitar 214 meter persegi. Dia khawatir dengan harga sebesar itu belum bisa membeli rumah seperti rumahnya saat ini. Apalagi lokasinya strategis sebagai tempat usaha. Sampai kapanpun saya akan berjuang bersama warga yang lain dan akan menyampaikan protes ke DPRD Jateng serta para pejabat pemprov terkait masalah ini,” terang Ny Cicik.
Penolakan harga itu juga dilakukan seluruh warga pemilik lahan terkena jalan tol tersebut. Bahkan, dalam sosialisasi itu berjalan a lot, pasalnya tim appraisal masih ngotot harga sudah diputuskan setelah melihat bukti baru yang ada. Harga yang ada di tim appraisal, adalah harga mati, pasalnya dalam sosialisasi awal telah disepakati bersama untuk harga tertinggi. Bahkan, beberapa warga juga mengaku tetap meminta harga ganti rugi permeternya Rp 1.000.000, karena tanahnya berada di zona II.
Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Heru Budi Prasetyo dalam sosialisasi kepada warga menyatakan, pihaknya dalam menetukan harga tanah itu telah mengacu dan sesuai dengan undang-undang. Pihaknya menghimbau kepada warga untuk menyadari bahwa pembangunan jalan tol ini merupakan kepentingan negara dan masyarakat yang lebih besar.
"Harga yang kami tentukan ini sudah matang dan tidak asal-asalan menentukannya. Patokan harga ini sudah tidak bisa diotak-atik lagi, karena jika warga masih ngotot meminta harga yang melebihi plafon harga, maka musaywarah sampai kapan pun tidak ada titik temu. Tim penilai dalam menentukan harga berpedoman pada data yang ada dan bukan melalui perasaan. Harga dapat berubah jika ada bukti baru secara tertulis,” tandas Heru BS. (hes/rif)
Penolakan harga itu terlontar dari warga dalam sosialisasi pembangunan jalan tol, di Balai Kelurahan Kauman Kidul, Kamis (11/7) kemarin. Harga ganti rugi yang ditawarkan untuk warga terkena proyek jalan tol oleh Tim Pengadaan Tanah (TPT) dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pemkot Salatiga adalah untuk tanah pekarangan zona I senilai Rp 1.154.500 per m2, zona II Rp 357.750 per m2, dan zona III Rp 265.000 per m2. Lalu untuk tanah sawah zona I senilai Rp 293.000 per m2 dan zona II Rp 59.000 per m2, namun penawaran itu ditolak warga karena dinilainya terlalu rendah.
“Terus terang, kami menolak harga tanah yang ditawarkan pihak tim appraisal, meski untuk sosialisasi ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan. Kami meminta harga per meter perseginya sebesar Rp 600.000 hingga Rp 750.000. Namun, harga dari tim appraisal hanya Rp 340.000 per meter perseginya. Tanah saya seluas 284 meter persegi masuk pada zona III. Sekali lagi, kami tidak setuju dengan harga dari tim appraisal,” terang Purwanto (60), warga Kauman Kidul yang juga pensiunan PNS.
Penolakan akan harga juga dilakukan oleh Ny. Cicik Anggoro, bahwa dirinya mengaku sangat tidak puas dengan penilaian harga tanah yang dilakuan tim penilai independen (Tim Appraisal) yang dibentuk pemerintah provinsi Jawa Tengah. Tim penilai tidak masuk akal dalam menentukan harga ganti rugi tersebut. Dengan harga dari tim independen itu, diyakini untuk membeli tanah dan rumah seperti awalnya tidak akan mencukupi.
“Rumah saya yang berada di pinggir jalan raya hanya dihargai Rp 106 juta, padahal luasnya lebih dari 400 meter persegi termasuk bangunannya. Namun, oleh tim penilai, yang dihitung hanya sekitar 214 meter persegi. Dia khawatir dengan harga sebesar itu belum bisa membeli rumah seperti rumahnya saat ini. Apalagi lokasinya strategis sebagai tempat usaha. Sampai kapanpun saya akan berjuang bersama warga yang lain dan akan menyampaikan protes ke DPRD Jateng serta para pejabat pemprov terkait masalah ini,” terang Ny Cicik.
Penolakan harga itu juga dilakukan seluruh warga pemilik lahan terkena jalan tol tersebut. Bahkan, dalam sosialisasi itu berjalan a lot, pasalnya tim appraisal masih ngotot harga sudah diputuskan setelah melihat bukti baru yang ada. Harga yang ada di tim appraisal, adalah harga mati, pasalnya dalam sosialisasi awal telah disepakati bersama untuk harga tertinggi. Bahkan, beberapa warga juga mengaku tetap meminta harga ganti rugi permeternya Rp 1.000.000, karena tanahnya berada di zona II.
Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Heru Budi Prasetyo dalam sosialisasi kepada warga menyatakan, pihaknya dalam menetukan harga tanah itu telah mengacu dan sesuai dengan undang-undang. Pihaknya menghimbau kepada warga untuk menyadari bahwa pembangunan jalan tol ini merupakan kepentingan negara dan masyarakat yang lebih besar.
"Harga yang kami tentukan ini sudah matang dan tidak asal-asalan menentukannya. Patokan harga ini sudah tidak bisa diotak-atik lagi, karena jika warga masih ngotot meminta harga yang melebihi plafon harga, maka musaywarah sampai kapan pun tidak ada titik temu. Tim penilai dalam menentukan harga berpedoman pada data yang ada dan bukan melalui perasaan. Harga dapat berubah jika ada bukti baru secara tertulis,” tandas Heru BS. (hes/rif)
Heru+Setiabudi+dan+Tarmuji.(FOTO+ARIEL).jpg)
Post A Comment
No comments :
Silahkan tulis komentar, saran dan kritik anda di bawah ini!
Terima kasih atas kunjungannya, semoga silaturrahim ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, dan semoga harsem makin maju dan sukses selalu. amin.