Formula Penentuan UMK Terancam Gagal

TUNTUT UMK 3 JUTA: Kalangan buruh masih saja melakukan demo menuntut kenaikan besaran UMK. Kemarin, para buruh dari berbagai wilayah di Jateng kembali melakukan demo menuntut UMK 2014 sebesar Rp 3 juta di depan kantor Gubernur Jateng.

Dewan Pengupahan Provinsi nampaknya akan gagal dalam mencari formula penentuan upah, seperti harapan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Sampai Rabu (30/10), pihak buruh belum juga mengirimkan usulan formula yang akan dikomparasikan dengan usulan dari wakil pengusaha dan pemerintah.

PENGUSULAN formula itu adalah hasil kesepakatan antara DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng dengan Ganjar dalam audiensi di Ruang Kerja Gubernuran pada Kamis (24/10). Saat itu Ganjar mengusulkan, sebelum berbicara nominal upah, alangkah lebih baik membahas formula atau rumus menentukan upah. Ia mengusulkan formula dari buruh dan pengusaha dirembug di Dewan Pengupahan Provinsi. Tak cuma tiga unsur itu, rembugan Dewan Pengupahan Provinsi juga akan menghadirkan sejumlah akademisi, wakil BPS, dan bupati walikota yang menurut buruh kurang berpihak.
 

Pelaksana Tugas Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Wika Bintang mengungkapkan, pihaknya sudah meminta agar buruh segera mengirimkan formula.
 

"Sejak pertemuan dengan gubernur beberapa waktu lalu. Buruh masih belum menyerahkan formulasi dari angka yang diusulkan. Agar nanti juga bisa disandingkan dengan formulai dari kami," kata dia, kemarin.
 

Ketua DPD SPN Jateng Suparno mengakui, pihaknya memang belum mengirimkan usulan formula. Sebab, sebagian daerah ternyata sudah mencapai kesapakatan nominal UMK. Jika fomula itu tetap dibahas, maka dikhawatirkan akan mengganggu kesepakatan yang telah diambil darah.
 

Tapi di sisi lain, masih ada sebagian daerah yang penentuan upahnya masih alot. Diantaranya Karanganyar, Kota dan Kabupaten Pekalongan, Boyolali, serta Demak. Maka timbul ide bagaimana jika formula ini hanya digunakan untuk menentukan upah di daerah-daerah yang masih alot tersebut. Sedangkan daerah yang sudah menentukan UMK, baru bisa menggunakan formula untuk UMK 2015. "Sabtu besok kami akan pleno dulu untuk membahas formula ini," katanya.
 

Di tengah proses ini, ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng menggelar aksi di depan Gubernuran. Dengan mengusung dua keranda hijau bertuliskan 'matinya hati nurani penguasa', KSPI mendesak gubernur menetapkan UMK rata-rata Rp 3 juta.
 

Ganjar kemarin berada di Bukit Tinggi Sumatera Barat menghadiri peringatan Hari Pangan se-Dunia. Perwakilan buruh ditemui Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Djoko Sutrisno. Dalam audiensi, Djoko menanyakan kesepakatan soal formula terdahulu. "Alasannya apa mengusulkan Rp 3 juta, pasti ada perhitungannya. Segera rumusan itu diberikan kepada kami," jelasnya.
 

Di tempat lain, Donohardjo Anggota Dewan Pengupahan Buruh mengungkapkan apabila aspirasi buruh mengenai UMK ditolak oleh Gubernur, beberapa buruh berencana tidur di kantor gubernur. 
 

Buruh se Jawa Tengah menginginkan UMK sebesar Rp 3 juta bukan Rp 1.208.000. UMK yang Selasa lalu disepakati dianggap tidak adil dan harus ada formulasi kembali, sebab formulasi yang dibentuk kemarin multitafsir. Berapapun permintaan buruh pasti tidak sesuai dengan KHL.
 

“Regulasi yang dibentuk antara Dewan Pengupahan, Apindo dan Serikat Buruh belum bisa menjadi acuan, perlu regulasi kembali. Gubernur tidak tegas dalam menyikapi masalah buruh. Selama ini serikat buruh sudah cukup optimistis kepada gubernur untuk memenuhi UMK Rp 3 juta karena terpautnya tidak terlalu besar. Apabila pengusaha ada yang merasa keberatan dengan besaran UMK bisa mengajukan penangguhan pembayaran,“ tandasnya. (SMNetwork/H68,J17/zak/sae)

Newer Post Older Post