Gubernur Tetap Dukung UN
Peringatan Hardiknas Diwarnai Demo
GUBERNUR Jawa Tengah Bibit Waluyo menegaskan, Ujian Nasional (UN) harus tetap dipertahankan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan.
“Ujian nasional itu program yang disusun pemerintah untuk memperbaiki kompetensi dan kualitas siswa,” jelasnya usai upacara Peringatan Hardiknas, di halaman kantor Gubernur Jateng, kemarin.
Bibit menjelaskan, UN dari tingkat SD hingga SMA itu sangat bermanfaat dalam fungsi pendidikan. Karena menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah dan murid peserta didik. “Dengan UN, para guru dan murid dapat bersinergi untuk terus maju,” jelasnya.
Gubernur justru mempertanyakan alasan sebagian kalangan yang menolak program UN. Menurutnya, justru semua pihak harus bersinergi untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Jawa Tengah.
“Saya minta agar tidak lagi mengontroversikan UN. Pelaksanaan UN tahun ini penuh dengan kontroversi, mulai dari tingkat kejujuran para siswa dan guru, hingga pada meningkatnya hasil kelulusan,” jelasnya.
GUBERNUR Jawa Tengah Bibit Waluyo menegaskan, Ujian Nasional (UN) harus tetap dipertahankan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan.
“Ujian nasional itu program yang disusun pemerintah untuk memperbaiki kompetensi dan kualitas siswa,” jelasnya usai upacara Peringatan Hardiknas, di halaman kantor Gubernur Jateng, kemarin.
Bibit menjelaskan, UN dari tingkat SD hingga SMA itu sangat bermanfaat dalam fungsi pendidikan. Karena menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah dan murid peserta didik. “Dengan UN, para guru dan murid dapat bersinergi untuk terus maju,” jelasnya.
Gubernur justru mempertanyakan alasan sebagian kalangan yang menolak program UN. Menurutnya, justru semua pihak harus bersinergi untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Jawa Tengah.
“Saya minta agar tidak lagi mengontroversikan UN. Pelaksanaan UN tahun ini penuh dengan kontroversi, mulai dari tingkat kejujuran para siswa dan guru, hingga pada meningkatnya hasil kelulusan,” jelasnya.
Usai peringatan Hardiknas, sejumlah mahasiswa IKIP PGRI Semarang melakukan aksi unjuk rasa menolak pelaksanaan UN sebagai penentu kelulusan.
Dalam orasinya, para mahasiswa berharap UN hanya dijadikan sebagai standar pendidikan dan bukan penentu kelulusan. Koordinator BEM IKIP PGRI Semarang, M Syarifudin mengatakan, pelaksanaan UN memberikan dampak psikologis terhadap siswa didik. “Banyak siswa yang tertekan dan stres akibat UN. Jadi perlu ada tinjauan ulang,” jelasnya.
Selain menuntut untuk dihentikannya UN sebagai penentu kelulusan, para mahasiswa itu juga menuntut pengoptimalan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), optimalkan realisasi anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD, wujudkan pendidikan yang murah dan berkualitas, menciptakan pendidikan nasional yang bermoral, berbudaya, dan berkepribadian, serta mewujudkan aturan mengenai upah minimum penghasilan guru.
Aksi diawali dengan longmarch dari halaman Masjid Baiturahman menuju Jalan Pahlawan depan air mancur kemudian menuju kantor gubernuran. Para mahasiswa juga membawa berbagai poster yang bertuliskan kecaman mengenai patokan nilai UN sebagai patokan kelulusan, serta tuntutan untuk perbaikan sistim pendidikan di Indonesia. Aksi berlangsung secara tertib dengan pengawalan ketat puluhan petugas kepolisian. Selesai berorasi, sejumlah perwakilan mahasiswa akhirnya menemui anggota Komisi E DPRD Jateng dan diterima langsung oleh Ketua Komisi E Yoyok Sukawi beserta jajarannya.
Dalam audiensi tersebut, disepakati bahwa antara DPRD Jateng dan mahasiswa akan saling bersinergi mendukung upaya perbaikan kualitas pendidikan di Jateng.
Di samping itu, DPRD Jateng juga akan melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan di Jateng, terutama dengan adanya sekolah berlabel SBI dan RSBI yang dalam implementasinya dinilai meresahkan orangtua siswa. (budi/puji - harian semarang)
Dalam orasinya, para mahasiswa berharap UN hanya dijadikan sebagai standar pendidikan dan bukan penentu kelulusan. Koordinator BEM IKIP PGRI Semarang, M Syarifudin mengatakan, pelaksanaan UN memberikan dampak psikologis terhadap siswa didik. “Banyak siswa yang tertekan dan stres akibat UN. Jadi perlu ada tinjauan ulang,” jelasnya.
Selain menuntut untuk dihentikannya UN sebagai penentu kelulusan, para mahasiswa itu juga menuntut pengoptimalan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), optimalkan realisasi anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD, wujudkan pendidikan yang murah dan berkualitas, menciptakan pendidikan nasional yang bermoral, berbudaya, dan berkepribadian, serta mewujudkan aturan mengenai upah minimum penghasilan guru.
Aksi diawali dengan longmarch dari halaman Masjid Baiturahman menuju Jalan Pahlawan depan air mancur kemudian menuju kantor gubernuran. Para mahasiswa juga membawa berbagai poster yang bertuliskan kecaman mengenai patokan nilai UN sebagai patokan kelulusan, serta tuntutan untuk perbaikan sistim pendidikan di Indonesia. Aksi berlangsung secara tertib dengan pengawalan ketat puluhan petugas kepolisian. Selesai berorasi, sejumlah perwakilan mahasiswa akhirnya menemui anggota Komisi E DPRD Jateng dan diterima langsung oleh Ketua Komisi E Yoyok Sukawi beserta jajarannya.
Dalam audiensi tersebut, disepakati bahwa antara DPRD Jateng dan mahasiswa akan saling bersinergi mendukung upaya perbaikan kualitas pendidikan di Jateng.
Di samping itu, DPRD Jateng juga akan melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan di Jateng, terutama dengan adanya sekolah berlabel SBI dan RSBI yang dalam implementasinya dinilai meresahkan orangtua siswa. (budi/puji - harian semarang)
Heru+Setiabudi+dan+Tarmuji.(FOTO+ARIEL).jpg)
Post A Comment
No comments :
Silahkan tulis komentar, saran dan kritik anda di bawah ini!
Terima kasih atas kunjungannya, semoga silaturrahim ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, dan semoga harsem makin maju dan sukses selalu. amin.